Macam-Macam Overmacht (Keadaan Memaksa)

Keadaan Memaksa Absolut Keadaan memaksa absolut adalah suatu keaaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Contohnya, si A ingin membayar utangnya pada si B. Namun tiba-tiba pada saat si A ingin melakukan pembayaran utang, terjadi gempa bumi. Maka si A sama …

Macam-Macam Overmacht (Keadaan Memaksa) Selengkapnya »

Hukum Islam Didalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (1)

Hukum Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib yang telah ditetapkan atau dimasukkan dalam kurikulum program ilmu hukum dengan beberapa alasan dan pertimbangan rasional. Alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut ; Karena Alasan Sejarah Sejak Islam masuk ke Indonesia dan dianut sebagai agama dengan melalui jalur perdagangan dan atau perkawinan, maka secara sadar atau …

Hukum Islam Didalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (1) Selengkapnya »

Delik Kejahatan & Pelanggaran dalam KUHP

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan …

Delik Kejahatan & Pelanggaran dalam KUHP Selengkapnya »

Delik Dolus, Culpa, Commissionis, dan Ommisionis

Delik Dolus Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada pasal 338 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Selain pada pasal 338 KUHP, terdapat pula contoh delik dolus lainnya yaitu, …

Delik Dolus, Culpa, Commissionis, dan Ommisionis Selengkapnya »

Perkawinan Menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu pembuatan hukum yang hampir tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Sudah digariskan oleh Tuhan bahwa manusia hidup saling untuk berkenalan dan melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan …

Perkawinan Menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam Selengkapnya »

Tindak Pidana Pertambangan oleh Koorporasi menurut UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.  Nampaknya akhir-akhir ini dalam pembentukan …

Tindak Pidana Pertambangan oleh Koorporasi menurut UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara Selengkapnya »

Hukum Islam di dalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (3)

Alasan Alamiah Hukum Islam telah lama dikaji dan dipelajari orang, baik dikalangan umat Islam sendiri maupun orang-orang non muslim. Tujuan orang Islam di dalam mempelajari dan mengkaji hukum Islam tidak sama dengan orang-orang non muslim. Moh. Daud Alim di dalam tulisannya memaparkan beberapa tujuan dimaksud, yakni: Orang Eropa/Barat, di kenal dengan istilah ”Orientalis” di dalam …

Hukum Islam di dalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (3) Selengkapnya »

Hukum Islam di dalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (1)

Pendahuluan Hukum Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib yang telah ditetapkan atau dimasukkan dalam kurikulum program ilmu hukum dengan beberapa alasan dan pertimbangan rasional. Alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut ; Karena Alasan Sejarah Sejak Islam masuk ke Indonesia dan dianut sebagai agama dengan melalui jalur perdagangan dan atau perkawinan, maka secara sadar …

Hukum Islam di dalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (1) Selengkapnya »

Wasiat Wajibah (2)

Dalam menentukan wasiat wajibah, secara yuridis formil, para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara yuridis formil ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 memahami bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus …

Wasiat Wajibah (2) Selengkapnya »

Hukum Perlindungan Konsumen

Pengertian Mengenai Konsumen Terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu consumer, secara harfiah dalam kamus Bahasa indonesia diartikan sebagai “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu …

Hukum Perlindungan Konsumen Selengkapnya »

Scroll to Top