Judicial Review (2)

Judicial review adalah merupakan penilain hakim tentang sah tidaknya suatu tindakan pemerintah, dan untuk itu dalam doktrin Anglo Saxon tolok ukur/kriteria yang dipakai sebagai dasar penilaian adalah: apakah tindakan pemerintah itu mengandung ultra vires atau tidak? Suatu putusan atau tindakan pemerintah yang dikeluarkan atau dilakukan secara ultra vires adalah batal. Apakah artinya ultra vires itu? Konsepsi dasar dari judicial review ini berarti bahwa pejabat pemerintah  atau  badan tribunal itu telah bertindak di luar batas-batas wewenang

yang telah ditentukan padanya. Pokok pemikiran tersebut dilandaskan pada ide bahwa badan-badan peradilan (hakim) itu mempunyai tugas untuk menjaga agar pejabat administrasi ataupun tribunal dan peradilan bawahan selalu bertindak di dalam batas-batas wewenang mereka yang telah ditentukan oleh Parlemen (atau oleh sumber-sumber hukum lainnya bila hal itu menyangkut masalah pemerintahan daerah).

          Doktrin ultra vires pertama-tama mencakup kontrol tentang wewenang atau kompetensi si pejabat yang mengeluarkan putusan, yaitu apakah memang ia telah bertindak dalam ruang lingkup wewenangnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Parlemen, dan bilamana ada delegasi/pelimpahan wewenang maka hal itu harus secara tegas memang diperkenankan dalam undang-undangnya. Di samping itu, doktrin tersebut juga mencakup penilaian tentang apakah rangkaian prosedur sebelum keluarnya putusan itu telah benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan, sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya.

          Sementara di bekas negara Uni Soviet tahun 1936 pengujian judicial ini diserahkan kepada Presidium Soviet Tertinggi.

          Sistem sentralisasi sering pula disebut dengan sistem “principaliter” oleh karena hanya ada satu badan saja yang berhak melakukan judicial review. Sistem desentralisasi disebut pula sistem “incidenter” oleh karena judicial review dilakukan oleh para hakim melalui kasus konkrit yang diajukan kepadanya.

          Austria pada tahun 1920 sampai dengan tahun 1929 telah mengikuti sistem Perancis, namun setelah 1929 diadakan pembaharuan dalam sistem judicial review yang sedikit banyak mendapat pengaruh dari sistem Amerika Serikat.

          Berbeda dengan Perancis, di Amerika Serikat kewenangan untuk menentukan apakah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar dilaksanakan oleh para hakim. Para hakim di Amerika Serikat dapat melakukan judicial review terhadap undang-undang dengan melalui pemeriksaan perkara di pengadilan.

          Sistem “desentralisasi” atau “decentralized review” ini memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan (kontrol) kepada semua badan peradilan. Sistem ini sering disebut “American System of control” oleh karena sistem ini pertama kali diterapkan di Amerika Serikat. Argumentasi yang mendasari kewenangan peradilan untuk melakukan pengawasan konstitusi  diambil  dari  pertimbangan  John  Marshall  dalam perkara Marbury versus Madison,

dan dari tulisan Alexander Hamilton dalam surat kabar “The Federalist No. 78”. Argumentasi yang diberikan antara lain:

(a) Fungsi semua hakim ialah untuk menafsirkan undang-undang, agar diterapkan sesuai dengan kasus konkrit yang diterimanya.

(b)Salah satu prinsip yang harus diterapkan ialah bahwa apabila dua undang-undang bertentangan satu sama lain, hakim harus melaksanakan salah satu yang dianggap paling utama.

(c) Dalam hal kedua undang-undang itu mempunyai tingkatan yang sama maka diterapkan kriteria “lex posterior derogat legi priori”, dan “lex specialis derogat legi generali”, dan lainnya.

(d)Kriteria tersebut tidak berlaku apabila pertentangan itu antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya. Dalam hal ini diperlukan kriteria “lex superior derogat legi inferiori”. Konstitusi mengalahkan undang-undang seperti halnya undang-undang terhadap peraturan dibawahnya. “Gezetze prevail over Verodnungen”.

Adapun sistem “sentralisasi” atau “centralized review”, memberikan kewenangan untuk review hanya kepada badan peradilan. Hal ini terlihat jelas pada UUD Austria tanggal 1 Oktober 1920 yang terkenal dengan nama Oktoberverfassung, yang disusun oleh para ahli hukum terkenal Hans Kelsen. UUD ini kemudian diperbaharui pada tahun 1929. Argumentasi yang mendasari sistem sentralisasi ialah :

(a) Sistem sentralisasi didasarkan pada doktrin pemisahan kekuasaan yang tegas dan penghormatan atas “supremacy of law” seperti yang diajarkan oleh Montesquieu dan Rousseau, yang mengkhawatirkan tindakan peradilan yang tidak demokratis, dan bahwa penyataan hakim yang dapat membatalkannya berlakunya suatu undang-undang adalah suatu tindakan politis (political act), dengan demikian merupakan pengebirian (encroachment) kekuasaan eksklusif dari badan legislatif untuk membuat undang-undang.

Sistem sentralisasi menolak untuk memberikan kewenangan kepada peradilan umum untuk melakukan judicial, oleh karena itu hakim harus melaksanakan dan menafsirkan undang-undang sebagaimana adanya.

Berdasarkan argumentasi tersebut perlu dibentuk pengadilan khusus yaitu Mahkamah Konstitusi,  yang  diberikan  kewenang-wenangan  melakukan  review terhadap karya Parlemen.

Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam konstitusi, dan para anggotanya sedapat mungkin terdiri dari ahli hukum yang mewakili semua lapisan politik-political groups. Dengan demikian Mahkamah ini tidak lagi merupakan perpanjangan tangan dari salah satu kekuasaan negara atau partai politik.

(b) Sistem desentralisasi hanya cocok diperlakukan pada negara-negara yang mengikuti sistem “stare decisis”. Penelitian terhadap penerapan judicial review di Jepang menunjukkan bahwa Jepang yang menganut sistem desentralisasi Amerika Serikat namun sistem hukumnya tidak mengikuti prinsip “stare decisis”, dalam praktek telah memperlihatkan kelemahan-kelemahan. Hal mana disebabkan oleh karena putusan hakim yang menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku dalam kasus yang ia hadapi, hanya mempunyai akibat hukum pada para pihak yang berperkara saja, sedangkan undang-undang itu sendiri tetap berlaku, hal mana menyebabkan orang lain yang mempunyai kasus yang sama mengajukan gugatan tersendiri lagi.

Demikian pula halnya dengan negara-negara Eropa Kontinental seperti Jerman (Weimar Germany) dan Itali, yang semula mengikuti sistem Amerika ternyata mengalami kendala-kendala dalam penerapannya, sehingga akhirnya merubah sistem menjadi sistem sentralisasi.

Penelitian terhadap sistem negara-negara civil law lainnya menunjukkan bahwa penerapan sistem desentralisasi oleh negara-negara tersebut dianggap tidak berhasil. Swiss dianggap berhasil menerapkan sistem desentralisasi oleh karena sistemnya merupakan kombinasi sistem desentralisasi dan sentralisasi. Hal mana dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena bentuk negara merupakan “negara serikat” yang terdiri dari Pemerintah Federal dan beberapa “canton”. Namun para hakim hanya dapat menguji undang-undang canton terhadap Konstitusi Swiss.

(c) Sistem sentralisasi tidak tepat bagi penerapan judicial review oleh pengadilan-pengadilan biasa di negara-negara yang menganut civil law oleh karena hakim-hakim karir tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjadi “law maker”.

Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak dapat disamakan dengan Constitutional Court oleh   karena   Mahkamah  ini juga mempunyai kewenangan sebagai pengadilan tingkat banding

perkara-perkara tertentu. Sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya menangani masalah pelanggaran terhadap konstitusi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kedua macam sistem judicial review inilah yang kini diikuti oleh negara-negara di dunia saat ini. Sistem judicial review Amerika terutama diterapkan di negara-negara bekas jajahan Inggris, termasuk Canada, Australia dan India. Jepang yang sistem hukumnya banyak dipengaruhi sistem Jerman yang merupakan sistem civil law, dalam konstitusi bulan Mei tahun 1974 menerapkan sistem Amerika ini. Meskipun dalam praktek banyak mengalami kelemahan.

Kombinasi sistem Amerika dan Perancis dapat terlihar di Swiss walaupun lebih terbatas, yaitu para hakim dapat melakukan judicial review hanya terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh “cantons” apabila dianggap bertentangan Federal Constitution. Prinsip yang diterapkan ialah bahwa “Federal Law breaks cantonal law” (bundesrecht bricht kantonales rcht).

Dengan demikian tidak ada kewenangan bagi hakim untuk menilai “federal law”. Undang-undang  Norwegia dan Denmark yang dikeluarkan permulaan abad XX menegaskan bahwa pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, dan mengabaikan (disregard) suatu undang-undang dalam kasus yang ia periksa apabila dianggap bertentangan dengan konstitusi.

          Mengapa judicial review terhadap undang-undang di negara-negara civil law pada umumnya tidak cocok untuk ditangani oleh Pengadilan tertinggi/Mahkamah Agung negara itu?

          Secara teoritis suatu Pengadilan Tertinggi/Mahkamah Agung dapat saja diberikan kewenangan ini asal putusan Pengadilan Tertinggi itu dapat mengikat pengadilan rendahan. Namun untuk dapat berfungsinya judicial review ini diperlukan hukum acara yang khusus. Hal mana tidak memiliki oleh negara-negara civil law. Berdasarkan pengamatan yang pernah dilakukan. Mahkamah Agung di negara tersebut tidak memiliki hukum acara yang memadai serta struktur dan kesiapan profesional yang diperlukan, agar pengawasan konstitusional itu betul-betul dapat dilaksanakan secara efektif.

          Berdasarkan penelitian ternyata bahwa “European Supreme Courts” sudah memiliki struktur yang lengkap dan manageable seperti Supreme Court Amerika Serikat. Di Jerman misalnya   terdapat  tidak   kurang  dari  lima  “High Court”,  masing-masing  memiliki  juridiksi

tersendiri, seperti: pidana dan perdata, perpajakan, administratif, perburuhan dan sengketa di bidang perundang-undangan sosial. Selain itu, pada masing-masing Pengadilan Tertinggi tersebut terdapat pula kamar-kamar (senate) yang mempunyai kewenangan tersendiri. Dengan keanekaragaman tersebut sulit bagi “High Court” yang terdiri dari sejumlah hakim-hakim untuk dapat mengeluarkan suatu constitusional jurisprudence yang konsisten dan secara matang dipertimbangkan.

          Diperlukan pula bahwa para hakim pada pengadilan-pengadilan di Eropa tersebut tidak siap dengan tugas yang bersifat quasi politis dari suatu proses judicial review. Selain itu hakim civil law adalah hakim karir yang secara teratur naik ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan senioritas, dengan dilengkapi hanya keterampilan teknis justisial dan bukan policy-oriented application of statutes, seperti halnya hakim-hakim di Amerika Serikat. Menurut para pakar constitusional law melaksanakan judicial law jauh berbeda daripada melaksanakan fungsi peradilan yang terbatas pada penerapan hukum.

          Konstitusi modern tidak hanya terbatas pada definisi yang tertentu tentang apa hukum dan hak-hak apa yang perlu dilindungi, tetapi mengandung program yang luas untuk tindak lanjut di masa yang akan datang. Dengan demikian tugas menerapkan konstitusi jauh lebih berat daripada hanya menerapkan dan menafsirkan suatu undang-undang biasa. Itulah sebabnya para ahli hukum internasional seperi Hans Kelsen, Calamandrei dan lainnya berpendapat bahwa judicial review lebih bersifat membuat undang-undang legislative daripada  kegiatan yang hanya bersifat mengadili.

          Dari penerapan judicial review ini terlihat pula variasi aplikasi judicial review di beberapa negara tentang akibat hukum dari putusan hakim yang menyatakan suatu undang-undang adalah uncontitutional, yang meliputi :

  1. Apakah undang-undang yang dinyatakan unconstitutional itu batal untuk sebagian ataukah secara keseluruhan?

Batal demi hukum atau dapat dibatalkan-null and void atau voidable?

  1. Apakah putusan itu mengikat para pihak dalam perkara ataukah juga calon litigant lainnya (future litigants)-inter partes atau ergo omnes?
  2. Apakah hak konstitusional yang diberikan itu berlaku surut atau hanya untuk masa yang akan datang- retroactive atau prospective?

Mahkamah Konstitusi Austria yang menerapkan sistem sentralisasi menjadikan putusan tidak saja mengikat para pihak dalam perkara tersebut, akan tetapi juga para pihak lainnya yang berkedudukan sama di masa yang akan datang (similary situated in the future). Dengan demikian putusan tersebut walaupun tidak berlaku surut (retroactive), namun berlaku pada pihak lain juga – erga omnes.

Undang-undang yang dinayatkan unconstitutional tidak berlaku bagi semua orang, dan peraturan yang berlaku sebelumnya menjadi berlaku lagi kecuali diputuskan lain oleh Mahkamah Konstitusi. Sistem ini diterapkan pula oleh Itali, Jerman dan sejumlah negara lainnya.

Putusan pengadilan di Amerika Serikat menganu judicial review ini hanya mengikat para pihak dalam perkara itu. Prinsip umum yang diperlukan ialah bahwa “hakim tidak boleh memperluas tidak berlakunya undang-undang tersebut kepada pihak lain “the judge must not go beyond non application of the law in the particular case”. Jadi hanya berlaku terhadap perkara yang dihadapi (individualwirkung). Namun dengan adanya prinsip stare decisis daya mengikat putusan ini diperluas, oleh karena putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat mengikat pula semua pengadilan bawahan (binding authority).

Pernyataan yang tidak langsung tentang tidak berlakunya suatu undang-undang di Amerika Serikat dimaksudkan agar Mahkamah Agung tidak berlaku jauh melaksanakan judicial law-making membuat undang-undang melalui putusan Mahkamah Agung. Alasan lainnya bahwa tidak semua hakim dapat meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang, oleh karena itu ia tidak diharuskan berbuat demikian.

Terlihat kecenderungan pada Mahkamah Konstitusi di negara-negara Eropa untuk mengikuti prinsip yang dianut oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatasi future effect dari putusan-putusan mereka. Hal mana terlihat dari pertimbangan mereka yang seringkali berusaha untuk menghindari pernyataan unconstitutionality dengan cara menafsirkan undang-undang    sedemikian   rupa   untuk   menghindari masalah konstitusi, dan apabila tidak mungkin,  dengan   menyatakan hanya bagian dari undang-undang tertentu saja yang dianggap melanggar konstitusi, dan  membiarkan selebihnya sebagai kehendak (the will) pembuat undang-undang.

Read More

Judicial Review (1)

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam UUD dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan   perundang-undangan   maupun   dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu  ada  badan  serta  tata cara mengawasinya. Dalam literatur yang ada terdapat tiga

kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (dan pembuatan adminstrasi negara) yaitu:

  1. Pengujian oleh badan peradilan (judicial review)
  2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political review), dan
  3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative review).

Cappeletti membedakan dua sistem pengawasan yang lazim dilakukan, yaitu pengawasan secara yudisial (judicial review) maupun pengawasan secara politik (political review). Pengawasan secara yudisial artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan atau badan-badan yudisial. Sedangkan pengawasan secara politik artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan nonyudisial (lazimnya adalah badan politik). Baik pengawasan (secara) politik ataupun pengawasan (secara) yudisial dilakukan dengan cara menilai atau menguji (review), apakah suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya atau tindakan-tindakan pemerintah yang ada (existing) atau akan diundangkan (akan dilaksanakan) bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan UUD atau ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah yang sedang dinilai. Wewenang menilai tersebut dalam kepustakaan kita disebut “hak menguji” (toetsingsrecht).

Istilah “hak menguji” berbeda dengan “judicial review”. Kalau kita berbicara mengenai “hak menguji”, maka orieantasinya ialah ke kontinental Eropah (Belanda), sedangkan “judicial review” orientasinya ialah ke Amerika Serikat. Walaupun tujuannya sama, namun dalam perkembangan selanjutnya  apa yang dilaksanakan oleh negara-negara Eropa yang menganut sistem civil law berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem common law.

Judicial review atau controle juridictionale adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer – Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi. Tepatnya dikatakan:” … the same inherent duty of courts to ensure that each legal action conforms to a superior law”.

Menurut Maurice Duverger, judicial control adalah penting agar undang-undang atau peraturan  perundang-undangan   tidak   menyimpang  dari undang-undang dasar atau konstitusi. UUD  akan   kehilangan   asas-asasnya   dan   akan  menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada

artinya sama sekali kalau tidak ada lembaga-lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatan hukum tersebut. Selain itu, kontrol terhadap tindakan badan eksekutif bertujuan agar tindakan badan eksekutif tidak melanggar hukum.

Di beberapa negara yang menganut sistem civil law kewenangan ini hanya diberikan kepada satu lembaga tertinggi saja yang dikenal dengan Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi. Oleh karena tata cara pengujian dilakukan hanya oleh satu Mahkamah saja, maka sistem terseut dikenal dengan nama sistem “sentralisasi”, sedangkan metode pengujiannya disebut “principaliter”.

     Di beberapa negara lainnya yang menganut sistem common law, judicial review diberikan kepada para hakim yang bertugas untuk menguji apakah peraturan yang dipermasalahkan dalam kasus yang sedang diperiksa bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena prosedur pengujian tersebut dapat dilakukan oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara secara konkrit, maka sistem ini disebut sistem “desentralisasi” dan metode pengujiannya disebut “incidenter”. Atas putusan hakim rendahan dapat dimintakan banding sampai ke Pengadilan Tertinggi di negara tersebut (Mahkamah Agung-Supreme Court).

Perancis yang mengikuti sistem sentralisasi dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi yang disebut Counseil Constitutional yang merupakan badan yang dapat mengontrol tindakan Parlemen. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini antara lain didasarkan kepada ajaran Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai akibat dari penerapan asas “trias politika” yang teguh, setiap kekuasaan tidak boleh mencampuri kekuasaan lainnya. Ini menyebabkan peradilan/judiciary tidak boleh melakukan tindakan/putusan yang mencampuri kekuasaan legislatif dan eksekutif, misalnya menguji undang-undang terhadap konstitusi.

Sedangkan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang bukan undang-undang dan begitu pula terhadap tindakan pemerintahan dilakukan oleh Conceil d’Etat. Pengujian yang dilakukan oleh Conceil d’Etat terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif dan tindakan-tindakan administratif lainnya, tidak hanya terbatas pada sesuai tidaknya dengan undang-undang,   tetapi juga sesuai tidaknya dengan “general principle of law” yang digali UUD dan deklarasi tentang hak-hak (dasar) manusia.

Alasan atau dasar yang dapat digunakan untuk mohon pembatalan suatu beschikking (akta administratif) adalah bahwa beschikking yang bersangkutan bersifat ilegal atau tidak berdasar hukum. Masalah ilegalitas ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ilegalitas ekstern dan ilegalitas intern. Krietrium ilegalitas ekstern meliputi penilaian tentang syarat formal untuk sahnya suatu beschikking (dari segi bentuk luarnya). Sedangkan kriterium ilegalitas intern meliputi penilaian tentang syarat material untuk sahnya suatu beschikking (dari segi atau materi beschikking yang bersangkutan).

Alasan pembatalan yang didasarkan pada kriterium ilegalitas ekstern ini meliputi : (1) tanpa kewenangan (kompetensi); (2) kekeliruan bentuk dan kekeliruan prosedur. Pengertian “tanpa kewenangan” diartikan terhadap suatu beschikking yang dikeluarkan oleh seorang pejabat yang tidak mempunyai kewenagan (kompetensi) sama sekali untuk mengeluarkan beschikking yang bersangkutan, atau kewenangan itu sesungguhnya ada pada pejabat yang lain. Kriteria “tanpa kewenangan” ini dapat dibedakan lagi dalam tiga bentuk, yaitu:

1)    “Tanpa kewenangan” yang bersifat material, artinya pejabat yang mengeluarkan suatu beschikking tentang materi (masalah) yang sebetulnya materi tersebut  menjadi wewenang dari pejabat lainnya.

2)    “Tanpa kewenangan” yang ditinjau dari segi wilayah atau tempat di mana wewenang itu seharusnya dapat diperlakukan.

3)    “Tanpa kewenangan” yang ditinjau dari segi waktu berlakunya atau dikeluarkannya suatu beschikking yang menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan.

Adapun pengertian “kekeliruan dalam bentuk atau prosedur” diartikan bilamana suatu beschikking  itu dikeluarkan secara bertentangan dengan formalitas yang telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan yang menjadi dasarnya, atau telah terjadi penyimpangan dari prosedur yang sebenarnya.

Alasan pembatalan yang didasarkan pada kriterium illegalitas intern, meliputi: (1) bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya; (2) adanya penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir). Illegalitas atas   dasar “bertentangan dengan undang-undang   atau   peraturan   hukum   lainnya”   merupakan   alasan   yang   sangat   penting   dalam   permohonan/gugatan   pembatalan   suatu   beschikking.   Alasan   ini  terdapat bilamana pejabat  yang  mengeluarkan  beschikking  yang  bersangkutan  tidak  memperhatikan  atau tidak

bertindak sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang seharusnya menjadi dasar dikeluarkannya beschikking tersebut. Sifat pertentangan ini tidak  hanya diartikan bahwa beschikking itu bertentangan secara langsung/tegas dengan suatu undang-undang atau peraturan hukum, tetapi diartikan juga sebagai hukum yang bersangkutan.

          Penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir) terjadi bilamana seorang pejabat yang mengeluarkan beschikking telah dengan sengaja mempergunakan wewenangnya untuk suatu tujuan/maksud yang menyimpang dari tujuan/maksud semula terhadap mana wewenang itu diberikan kepadanya. Dalam yurisprudensi Perancis, pengertian detournement de pouvoir ini sangat luas dan mencakup tiga macam penyimpangan, yaitu :

1)    Pejabat tersebut telah mengeluarkan suatu beschikking dengan tujuan yang sama sekali tidak berdasar pada kepentingan umum.

2)    Pejabat telah mengeluarkan beschikking dengan berdasar pada kepentingan umum, tetapi bukannya kepentingan umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan yang bersangkutan melainkan kepentingan umum yang lain dan berbeda.

3)    Penyimpangan prosedur. Pengeluaran beschikking oleh seorang pejabat yang dengan sengaja telah mempergunakan prosedur lain daripada apa yang telah ditentukan dalam peraturannya.

Apabila sistem Perancis menekankan pada struktur peradilan administrasi yang berdiri sendiri dan terpisah dari peradilan umum, maka sebaliknya sistem Inggris tidak mengenal adanya pemisahan antara peradilan umum dan peradilan administrasi secara struktural organisatoris. Di Inggris hanya dikenal satu lingkungan peradilan (unity of jurisdiction) yang memeriksa pula sengketa-sengketa antara rakyat dengan Pemerintah dengan tidak membeda-bedakan yang berlaku bagi Pemerintahan dan hukum yang berlaku bagi sengketa antar rakyat sesamanya. Sistem Inggris inilah yang menjadi ciri khusus dari semua negara yang menerapkan atau dipengaruhi oleh hukum Anglo Saxon, yaitu kebanyakan negara-negara bekas jajahan Inggris   atau di bawah pengaruh Inggris. Ciri karakteristik ini didasarkan pada pokok pemikiran bahwa hanya  peradilan biasalah, dan  bukannya   suatu   peradilan khusus yang disebut peradilan administrasi yang   berhak   memutuskan   tentang   sah   tidaknya  (legal or not   legal) suatu tindakan Pemerintah.

          Semenjak Parlemen di Inggris dinyatakan Supreme (berdaulat), maka segala produk yang dibuat oleh Parlemen (dalam bentuk statuta) adalah berdaulat dan tiada suatu organ atau lembaga apapun yang dapat menguji statuta yang merupakan produk Parlemen itu. Dengan demikian, adanya doktrin supremasi parlemen itulah yang menjadi salah satu alasan tidak berkembangnya judicial review di Inggris. Alasan lain yang menjadi sebab tidak berkembangnya judicial review di Inggris adalah tidak adanya atau tidak dimilikinya konstitusi tertulis (written constitution), dalam arti tertuang dalam suatu dokumen (documentary constitution).

          Di Inggris, kaidah-kaidah (hukum) konstitusinya atau prinsip-prinsip konstitusinya dijumpai dalam undang-undang (statuta), konvensi ketatanegaraan,demikian pula dapat diketemukan dalam putusan pengadilan ataupun dalam hukum kebiasaan. Sebuah undang-undang (statuta) yang meskipun didalamnya memuat prinsip-prinsip konstitusi, tidaklah lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan undang-undang (statuta) yang lain. Sebab, yang namanya undang-undang (statuta) adalah dibuat dan diubah oleh parlemen dengan prosedur (tatacara) yang sama. Di Inggris tidak ada badan khusus (dengan prosedur khusus) untuk membuat dan mengubah undang-undang (statuta) yang berisi materi muatan prinsip-prinsip konstitusi. Semua undang-undang (statuta) dibuat organ yang sama, yaitu Parlemen dengan prosedur pembentukan dan perubahannya yang sama pula.

          Itulah sebabnya, semenjak suatu undang-undang (statuta) yang memuat prinsip-prinsip konstitusi, derajatnya tidak lebih tinggi daripada undang-undang (statuta) yang lain, undang-undang (statuta) yang memuat prinsip-prinsip konstitusi itu tidak dapat digunakan untuk menguji undang-undang (statuta) yang lain.

          Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, bisa dimengerti mengapa judicial review di Inggris tidak berkembang. Hal ini tidak berarti bahwa Inggris tidak mengenal judicial review. Judicial review di Inggris hanya terbatas pada tindakan administratsi negara atau tindakan eksekutif. Dalam hal ini pengadilan memiliki kewenangan untuk menyatakan tindakan adminstrasi   negara   atau   ekskutif itu   tidak sah jika tindakannya itu   melampaui   kekuasaaan yang dimilikinya. Judicial review yang semata-mata mendasarkan pada penilaian segi/aspek legalitas dari suatu tindakan Pemerintah.

          Dengan judicial review inilah maka dijamin adanya perlindungan hukum terhadap rakyat dari tindakan sewenang-wenang atau kekeliruan Pemerintah di bidang hukum. Tetapi jaminan sedemikian itu tidak hanya tercermin dengan adanya judicial review saja, yang pada hakikatnya merupakan tindakan represif sesudah dilakukannya sesuatu perbuatan atau dikeluarkannya putusan Pemerintah. Masih ada tindakan represif lainnya tetapi yang tidak dilakukan oleh suatu badan peradilan, melainkan oleh badan-badan pemeriksa yang secara khusus dibentuk berdasarkan suatu Act of Parliament yang disebut badan-badan Administrative tribunal. Bahkan dari segi tindakan preventif untuk menghindari kesewenang-wenangan atau kekeliruan Pemerintah dalam mengambil putusan, dikenal adanya prosedur angket publik atau hearing, yang merupakan serangkaian syarat-syarat prosedural yang harus diperhatikan pemerintah. Di samping itu masih dikenal pula bentuk pengawasan lainnya terhadap pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi warga negara, yaitu oleh suatu lembaga yang disebut Parliamentary Commissioner for Administration.

          Dibandingkan dengan ketiga macam mekanisme perlindungan hak-hak asasi rakyat terhadap Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, maka judicial review ini benar-benar merupakan suatu judicial control on the Administration dalam arti sesungguhnya. Pertama, jenis kontrol ini hanya dapat dilakukan oleh suatu badan peradilan (court) dan bukan hanya sekedar suatu tribunal. Kedua, oleh karena obyek pemeriksaan terhadap tindakan pemerintah itu hanya semata-mata difokuskan pada aspek legalitasnya saja, sehingga pertanyaan utama yang timbul manakala melakukan judicial review adalah: apakah tindakan pemerintah itu lawful or unlawful? Legal or not legal?

          Atas dasar bahwa sistem Inggris hanya mengenal adanya unity of jurisdiction, dan oleh karenanya judicial review ini dilaksanakan oleh pengadilan biasa (umum). Hukum material apakah yang diterapkan oleh peradilan dalam melakukan judicial control terhadap Pemerintah?

Read More

The Scope Of Constitutional Law

Constitutional law is concerned with the role and powers of the institutions within the State and with the relationship between the citizen and the State.

The constitution is a living, dynamic organism which at any point in time will reflect the moral and political values of the people it governs, and accordingly, the law of the constitution must be appreciated within the socio-political context in which it operates.

          The study of the constitution of the United Kingdom involves acquiring an understanding of a variety of historical, legal, philosophical and political factors which have, over the centuries, shaped the organisation of the State. The United Kingdom appears to be almost unique in not having a constitution which is conveniently set out in a single written document. However, not too much weight should be given to the “unwritten” nature of the constitution. Under all constitutions, not all of the rules will be written,  and still less will they be collected within a single document.

          In the United Kingdom, by contrast with most other States, the constitution is the product of many centuries of continuous and, mostly, gradual, peaceful evolution. With the exception of the contitutional turmoils of the seventeenth  century,  the  United  Kingdom’s constitutional development has an unbroken history dating from 1066. Accordingly, historical origins form the background for the study of the contemporary constitution, and no meaningful appreciation of the present constitution can be acquired without understanding this historical backcloth which reveals the moral and political influences which have shaped the constitution as it exists today. That said, it must always be remembered that the principal emphasis of study is on the contemporary constitution of the United Kingdom rather than on the many centuries of development which underlie it. With that point in mind, it is necessary to draw on historical sources and events with a view to understanding the contribution made to an evaluation of the many constitutional issues which present them  selves today.

          It is particularly true of the United Kingdom’s constitution, which is more the product of evolution than conscious rational thought, that it is difficult to see clearly the demarcation lines between constitutional law, history, philosophy and political science. In order, therefore, to study the United Kingdom’s constitution successfully, it is necessary to gain an insight into the history, politics and political philosophy which underpin the constitution.

This task is not easy, particularly as many students will come to constitutional law without a background in history, politics or political philosophy. It is however, an essential component of constitutional study, without which the structure, law and policies of the State cannot be understood. More than any other area of legal study except jurisprudence, constitutional law in the United Kingdom involves far more than a learning of legal rules. Indeed, it may be said, without exaggeration, that the non-legal rules and practices within the constitution are at least as important – if not more important on many occasions – as the legal rules. For example, in analysing and evaluating the  extent to which the individual citizen enjoy constitutional protection of  individual rights, it is necessary to appreciate the timeless and tireless quest to ensure the legal protection of the rights of individuals. This study involves, inter alia, an appreciation of natural law and social contract theories which underpin the constitutional limitations on government power in order that the rights of individuals are protected against the power of the States.

          Also, by way of example, the study of the constitutional relationship between the government and the legislature today encompasses a knowledge of the political backcloth, the rules of parliamentary practice and the non-legal or conventional rules which apply in a given situation. By way of further illustration, when studying the legislative supremacy of parliament, it is of fundamental importance to grasp that, in terms of classical constitutional legal theory, the power of parliament in the absence of a written constitution is omnipotent or sovereign. However, the constitutional and legal fact that parliament has the ultimate law making power within the State, does not mean that there are no restraints on what parliament may do. The law making powers of parliament, while theoretically and legally unlimited, are in fact constrained by the electorate to which parliament is accountable, and by economic, moral and political necessities. In terms of accountability to the electorate and the limits which this imposes on parliament’s powers, it is necessary to appreciate the philosophical and historical foundations of the democracy and the idea of individual rights. Notwithstanding the lack of a codified constituent document, under the constitution of the United Kingdom, the principles on which the government operates today are precisely those which govern the relationship between the government and the people under a written constitution. Here, an understanding of the idea of ‘social contract’ makes it possible to understand the complex  relationship between ‘sovereign power’ and the power of the people to determine who holds that sovereign power and the manner in which it may – and may not – be exercised.

          Nowadays,  the  ‘supremacy’  of  parliament  in  the  United  Kingdom  must   also be  considered  against   the   United   Kingdom’s  membership  of  the  European Community  and  European  Union,  which  has  significant  implications  for  the   classical  doctrine  of sovereignty.   Since 1972,   when  the  United   Kingdom  acceded   to  the  European  Community ,  the  United   Kingdom  has   in  many   respects   ceased  to  be  an   autonomous,  independent   State   and   has   become  a  member  of  an  ever-expanding  European   political,  economic  and  legal  order,  the   impact  of   which reaches  to  the  heart  of  the  constitution.  In  legal   terms,  it   is   undeniable   that    the United   Kingdom   parliament   could   decide to withdraw from the  European Community and Union, that, in light of the non-legal restraints – political and economic – there exists little real power to withdraw from the Community an Union. The non-legal restraints are in fact more important in this regard than the simple legal rule that Parliament is sovereign in its law making powers.

          To Illustrate further the distinction between absolute legal power and practical power, in terms of law, the Crown has the right to appoint the Prime Minister of its choice, and the power to dissolve Parliament when it chooses. To know these rules, however, is not to know very much, for the legal powers of the Crown are restricted – constrained – by non-legal ‘conventional’ rules which determine the conditions under which the Crown has a discretion to exercise its powers. In order. Therefore, to understand issues such as the appointment of a Prime Minister and the rules regulating the dissolution of  Parliament, it is necessary to understand the conventional rules which have developed over time and have taken on binding force.

Read More

Teks Piagam Madinah

Adapun teks lengkap Piagam Madinah sebagaimana tercantum dalam buku Sirah Rasul Allah karya Muhammad Ibn Ishaq – yang keotentikannya sudah disepakati para sarjana orientalis, seperti Julius Wellhausen, Leon Caetani, Hubert Grimne dan Montgomery Watt – adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah Piagam dari Muhammad, Rasulullah SAW, di kalangan Mukminin dan Muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yastrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1 : Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

Pasal 2 : Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaa) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 3 : Banu ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 4 : Banu  Sa’idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 5 : Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 6 : Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 7 : Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 8 : Banu ‘Amr Ibn ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 9 : Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 10 : Banu al-‘Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 11 : Sesungguhnya Mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12 : Seorang Mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu Mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13 : Orang-orang Mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan Mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14 : Seorang Mukmin tidak boleh membunuh orang bermain lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang Mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15 : Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya Mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

Pasal 16 : Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (Mukmin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).

Pasal 17 : Perdamaian Mukminin adalah satu. Seorang Mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta Mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18 : Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

Pasal 19 : Orang-orang Mukmin itu membalas pembunuh Mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20 : Orang musyrik (Yastrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21 : Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22 : Tidak dibenarkan bagi yang Mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23 : Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wajalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24 : Kaum Yahudi memikul biaya bersama Mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25 : Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan Mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Pasal 26 : Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 27 : Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 28 : Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 29 : Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 30 : Kaum Yahudi Banu al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 31 : Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa dirinya dan keluarganya.

Pasal 32 : Suku Jafnah dari Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

Pasal 33 : Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

Pasal 34 : Sekutu-sekutu Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa’labah).

Pasal 35 : Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36 : Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menurut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatannya itu akan menimpa diri dan keluarganya. Kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

Pasal 37 : Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum Muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38 : Kaum Yahudi memikul biaya bersama Mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 39 : Sesungguhnya Yastrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga Piagam ini.

Pasal 40 : Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak berkhianat.

Pasal 41 : Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42 : Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, serahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 43 : Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44 : Mereka (pendukung Piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yastrib.

Pasal 45 : Apabila mereka (pendukung Piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum Mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46 : Kaum Yahudi al’Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 47 : Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Rosulullah SAW.

Read More

Ringkasan Piagam Madinah

Secara ringkas isi Piagam Madinah tersebut seperti ditulis oleh Nourouzzaman Shiddiqi sebagai berikut :

  1. Masyarakat pendukung Piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya, maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23 dan 42).
  2. Masyarakat pendukung semula terpecah belah, dikelompokkan dalam kategori Muslim dan non-Muslim. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaraan seagama (pasal 15). Diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14, 19, dan 21).
  3. Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadah bagi orang-orang non-Muslim khususnya Yahudi (Pasal 25 sd 30).
  4. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat: wajib saling membantu dan tidak boleh seorangpun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11).
  5. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, 36, 37, 38, 44).
  6. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (Pasal 34, 40, 46)
  7. Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan 10).
  8. Hukum harus ditegakkan, siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapa pun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13, 22, dan 43)
  9. Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (Pasal 45).
  10. Hak setiap orang harus dihormati (Pasal 12)
  11. Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47)

 

Read More