Konstitusi Pertama di Dunia “PIAGAM MADINAH”

Sejak hijrah dari Mekah ke Yastrib pada tahun 622 H, Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah masyarakat yang plural dengan aliran ideologi dan politik yang heterogen. Tipe kepemimpinan yang sangat demokratis dan toleran terhadap semua pihak. Akibatnya semua penduduk merasa aman dan tenteram, akhirnya kota Yastrib berubah menjadi Madinah Al-Munawarah, yang berarti Kota Yang Bercahaya.

Fakta tersebut di atas didukung oleh adanya Piagam Madinah atau saat itu disebut Misaq Madina’, konstitusi yang dirancang oleh Muhammad Rasulullah untuk menyatukan semua komponen di Madinah. Sejarahwan Montgomery Watt menyebutnya The Constitution of Medina, R.A. Nicholson menamakannya Charter, Philip K. Hitti menyebutnya Agreement dan Zainal Abidin Ahmad menyebutnya Piagam. Para sejarahwan Barat dan Timur mengakuinya sebagai dokumen politik terlengkap dan tertua. Jauh mendahului konstitusi Amerika Serikat (1787) yang biasanya dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia yang dipelopori oleh Declaration of Human Rights ( 5 Juli 1775). Piagam Madinah juga mendahului konstitusi Perancis (1795) yang dipelopori oleh Les droits de l’homme et du citoyen (Agustus 1789). Bahkan lebih dulu daripada konstitusi tidak tertulis (konvensi) Inggris yang disebut Magna Charta (15 Juni 1215).

Menurut pemikir asal Turki, Ali Bulac, apa yang ditekankan dalam Piagam Madinah bukanlah sebuah utopia yang artifisial atau sebuah latihan politis-teoritis. Ia memasuki sejarah tertulis sebagai dokumen hukum yang diterapkan secara sistematis dan konkret dari tahun 622-632 M. Berbagai realitas demokrasi, seperti tripilar demokrasi; isogoria, isonomia, maupun isokratia. Pemberdayaan rakyat, ataupun penghargaan terhadap pluralitas masyarkat bisa kita temukan dalam Piagam Madinah tersebut. Apalagi HAM, seperti gagasan John Locke dengan tiga hak alami manusia – life, liberty dan property – atau pun ide Franklin D. Rosevelt tentang four freedom yang dikampanyekannya – freedom of speech an expression, freedom of worship, freedom from fear dan freedom from want – jauh sebelumnya telah digagas oleh Islam.

     Piagam Madinah merupakan sebuah konsesus bersama antara berbagai golongan, ras, suku dan, agama, yang sangat demokratis. Mewariskan prinsip-prinsip dalam menegakkan masyarakat pluralistik.

Piagam Madinah menjadi Konstitusi Negara Muslim yang pertama ada. Piagam Madinah menyetujui dan melindungi kepercayaan non-Muslim dan kebebasan untuk mendakwahkannya. Non-Muslim dibebaskan dari membela negara, hak, hidup, dan hak milik mereka dijamin dan dilindungi, dan mereka mendapat hak otonomi yudisial.

Faham Konstitusionalisme semakin berkembang di dalam abad ke 20 ini. Terutama pada waktu2 yang akhir ini, sehingga tidak ada suatu negara merdeka yang muncul ke dunia, yang tidak memiliki suatu Konstitusi. Walaupun tiap2 negara baru itu mengalami kegoncangan dan kekacauan, yang menyebabkan pergantian pemerintahan dan hapusnya suatu Konstitusi, tetapi peristiwa2 yang tragis itu senantiasa disusuli oleh pemerintahan baru yang membawa konstitusi baru lagi.

Perkataan demokrasi, hukum dan kerakyatan, selalu identik dengan Konstitusi. Tidak mungkin suatu negara diakui sebagai negara demokrasi, negara hukum atau negara kerakyatan, kalau tidak mempunyai suatu Konstitusi. Dan sebaliknya, suatu negara yang tidak mempunyai Konstitusi, dikatakan negara diktatur, anarkhi atau otokrasi.

Kapankah Konstitusi itu muncul kedunia ? Para sarjana selalu mengingatkan abad ke 18, sebagai abad lahirnya Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 dan Konstitusi Perancis pada 1795. Ada pula yang menariknya mundur ke abad 13, waktu munculnya Magna Charta dari Inggris pada 1215, sebagai Konstitusi tidak tertulis (Convention or unwritten Constitution) yang pertama.

Apakah memang benar keterangan-keterangan itu ?

Pemakaian perkataan “Constitution of Athena” (Konstitusi Athena) kepada hasil karya filosouf Yunani Aristoteles, tidaklah boleh diartikan sebagai arti kenegaraan yang sebenarnya. Ia bukanlah suatu piagam konstitusionil sebagai  yang dipahamkan sekarang ini.

Menurut penyelidikan yang terbaru, piagam politik yang memenuhi syarat2 kenegaraan pertama kali muncul dalam abad ke 7. Bukan di Amerika Serikat atau Perancis dan bukan pula di Inggris,  tetapi  Konstitusi  yang  pertama  itu  lahir  dalam pangkuan Asia, khususnya Arabia,

sebagai hasil persetujuan bersama dari masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku, golongan dan agama.

Sebagai pemegang amanat rakyat yang bermacam ragam tetapi bersatu dalam cita2, Nabi Muhammad telah menandatangani piagam itu pada tahun 1 H (622 M), sebagai pertandaan lahirnya Negara Islam. Negara itu dinamakan oleh Muhammad Zafrullah Khan, bekas Menteri Luar Negeri Pakistan, dan sekarang menjadi Wakil Ketua Mahkamah Internasional dengan “Republik Madinah”.

Negara Islam yang pertama muncul dalam abad ke 7, dengan suatu Konstitusi yang dinamakan oleh W. Montgomery Watt dengan “Konstitusi Madinnah”.

Dengan penggabungan pendapat kedua sarjana ini, dapatlah ditegaskan bahwa “Republik Madienah lahir dengan mempunyai Konstitusi Madinah”.

Konstitusi Madinah, yang dianggap sebagai Konstitusi yang pertama di dunia itu. Ia mendahului Konstitusi2 Amerika Serikat dan Perancis, hampir 12 abad sebelumnya bahkan ia mendahului Magna Charta Inggris, hampir 6 abad.

Read More

Konstitusi pada Pembagian Hukum (3)

      Mengapa Inggris tidak mempunyai Konstitusi? Pertanyaan ini lebih mudah diajukan daripada dijawab, dan lebih mudah untuk menjawab dengan panjang lebar – daripada secara singkat. Tetapi dalam bab ini kita kan memberikan jawaban pendek. Pertimbangkan alasan mengapa negara mempunyai konstitusi – kehendak untuk membuat permulaan yang baru. Apakah Inggris mempunyai pengalaman ini?  Kadang-kadang orang berbicara seolah-olah Inggris tidak mempunyainya. Mereka berbicara tentang sebuah garis perkembangan yang tak terputus dari waktu paling awal, yang dengannya institusi-institusi yang belum sempurna disesuaikan dan ditambahkan, dan akhirnya diperluas dan didemokratisasikan, hingga monarki absolut datang untuk diwujudkan dalam demokrasi parlementer. Tetapi terdapat keterputusan dalam sejarah Inggris dan ketika keterputusan  itu  terjadi, dilakukanlah  upaya  untuk  membuat permulaan yang baru dan untuk mempertahankan asas-asas ketatanegaraan baru dalam Konstitusi. Keterputusan sejarah itu terjadi bersamaan dengan Perang Sipil pada 1642 dan eksekusi Charles I pada 1649. Di masa-masa Persemakmuran dan Protektorat, 1649-1660, dilakukan berbagai upaya untuk menyusun sebuah Konstitusi bagi Kepulauan Britania – bukan hanya bagi Inggris, karena Cromwell telah menyatukan Inggris, Skotlandia dan Irlandia ke dalam satu pemerintahan. Hasil terbaik dari berbagai upaya terhadap Konstitusi ini adalah Instrumen Pemerintahan (Instrument of Government) tahun 1653. Instrumen itu menunjukkan semua tanda sebuah Konstitusi sebagaimana yang kita pahami saat ini. Jika Persemakmuran terus berlangsung, tidak diragukan lagi bahwa masih ada Konstitusi Britania, yang mengusung prinsip-prinsip fundamental ketatanegaraan sebagaimana yang telah muncul dari konflik-konflik Perang Sipil. Bangsa Inggris saat itu telah siap bagi permulaan yang baru, mereka ingin membatasi pemerintahan, dan mereka telah mempunyai pandangan-pandangan tertentu menyangkut hubungan yang tepat antara legislatif dan eksekutif dan tentang hak-hak asasi manusia. Mareka memasukkan ini semua ke dalam berbagai upaya mereka pada Konstitusi.

          Bagaimanapun juga, hasilnya mereka tidak menyetujui dan mereka tidak memperoleh cukup dukungan bagi setiap Konstitusi mereka. Maka Charles II kembali ke singgasana dan di sana terjadi Restorasi – sebuah kata penting, karena kata ini menjelaskan mengapa pada tahun 1660 tidak ada Konstitusi yang disusun. Kembalinya Charles II tampak seperti sebuah permulaan baru, tetapi sebenarnya tidak. Hal itu berarti kembalinya sebuah bentuk pemerintahan lama, pembangunan kembali sistem lama, Oleh karena itu, mereka yang berbicara tentang ketidakterputusan garis perkembangan dalam sejarah pemerintahan Inggris mempunyai banyak sekali sisi kebenaran. Ada Keterputusan dan upaya  untuk membuat sebuah permulaan baru dengan Konstitusi, tetapi gagal, dan tatanan lama ditetapkan kembali.

          Tetapi, mungkin ditanyakan, apakah Revolusi tahun 1688 dan Pernyataan Hak-hak Manusia (Bill of Right) itu? Apakah  itu bukan merupakan pemutusan dan permulaan baru? Apakah Pernyataan Hak-hak Manusia bukan sebuah Konstitusi? Di sini, lagi-lagi, kelihatannya Inggris telah mempunyai Konstitusi tetapi sebenarnya tidak. Pernyataan  Hak-hak  Manusia jelas  berkaitan dengan  persoalan  konstitusional. Ia  berkaitan terutama  dengan  pembatasan kekuasaan Raja dan  perlindungan pada  hak-hak  tertentu rakyat. Ia  menyerupai  Konstitusi sebagaimana  yang  bisa  kita  temukan  di  Inggris. Tetapi  ia  hanya  mencakup  sebagian  kecil persoalan. Yang lebih penting, ia tidak berusaha membatasi kekuasaan parlemen. Maka akibat Revolusi tahun 1688 adalah perkembangan supremasi dan kedaulatan parlemen, sebagai persoalan hukum, dalam sistem pemerintahan Inggris.

          Sebuah konsekuensi menarik dan penting muncul dari sini. Karena parlemen menjadi badan pembuat hukum yang berdaulat, tidak ada Konstitusi yang dibentuk untuk membatasi kekuasaan parlemen. Jika sejumlah batasan ingin diterapkan pada pelaksanaan kekuasaan yang tidak dibatasi secara hukum ini, batasan-batasan ini harus dicapai dengan sarana-sarana non-legal, dengan opini publik, dengan pemilihan, dengan pengembangan kebiasaan dan tradisi. Sedemikian rupa sehingga, sementara di beberapa negara pada abad ke 18 dan 19 orang-orang bekerja menyusun Konstitusi yang akan membatasi kekuasaan legislatif, di Inggris parlemen menjadi supreme, dan ia dikontrol oleh sarana-sarana politik dan bukan oleh hukum Konstitusi. Bangsa Inggris, dibanding dengan bangsa-bangsa lain, bukannya kurang peduli dengan pernyataan tentang hak-hak manusia atau dengan pembatasan aktifitas pemerintahan, tetapi sifat dari konflik  konstitusional mereka telah mengakibatkan kemenangan parleman atas Raja mereka; kemenangan itu telak dan parlemen berdiri sebagai badan berdaulat sampai-sampai tidak ada Konstitusi yang bisa mempunyai kedudukan lebih tinggi darinya.

          Kita melihat bahwa alasan lain mengapa negara-negara memerlukan Konstitusi adalah bahwa ketika negara-negara itu bersatu dengan negara yang lain, mereka ingin mempertahankan kekuasaan tertentu untuk mereka sendiri atau untuk melindungi pasal-pasal tertentu dalam undang-undang serikat (kesatuan). Sekarang  Inggris bersatu dengan Skotlandia pada 1707 dan dengan Irlandia pada 1801, dan wajar mengajukan pertanyaan mengapa kesatuan ini tidak menghasilkan Konstitusi. Alasan pertama adalah bahwa kesatuan itu bukan kesatuan federal; di masing-masing negara mereka melakukan penghapusan parlemen lokal dan penyatuan penuh legislatif Skotlandia dan Irlandia dengan Inggris di bawah satu parlemen – parlemen yang diakui mempunyai kedaulatan. Dengan demikian, tidak ada kekuasaan legislatif yang harus dicadangkan  bagi parlemen  Skolandia  atau Irlandia,  yang  membutuhkan  perlindungan  dalam  Konstitusi.  Dalam  waktu  yang  sama, perlu dicatat  bahwa  ada jaminan-jaminan tertentu  yang  diberikan  pada  saat  penyatuan  yang  dianggap  sebagai  bagian  dari  persetujuan. Maka,  dalam undang-Undang  Persatuan  (Acts of Union)  dengan  Skotlandia  dan  dengan  Irlandia  jaminan keagamaan tertentu dibacakan dan ditetapkan bahwa jaminan-jaminan itu tetap tidak berubah selamanya. Tetapi Undang-Undang itu telah dicabut atau diamandemen. Karena kedaulatan parlemen melarangnya untuk mengikat dirinya. Sekali kedaulatan itu ditegakkan, tidak ada Konstitusi yang mengikat yang dapat ditetapkan pada saat penyatuan dengan Skotlandia dan Irlandia yang tidak akan menimbulkan konflik dengan asas utama itu. Tidak diragukan, jika parelemen Inggris bersedia untuk dikontrol oleh Konstitusi pada saat penyatuan, hal itu dapat dilakukan. Tetapi kenyataannya doktrin utama sistem pemerintahan pada saat itu adalah kedaulatan parlemen.

          Karena itu, terlihat bahwa berbagai jenis pengaruh yang mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi Konstitusi juga tidak berlaku bagi Inggris, atau berjalan sangat lambat atau dilawan oleh pengaruh-pengaruh penentang yang lebih kuat. Inggris membuat paling tidak satu permulaan baru setelah pecahnya revolusi dan berusaha hidup di bawah Konstitusi, tetapi Restorasi mengakhiri semua itu. Setelah tahun 1688 perkembangan doktrin parlemen yang berdaulat menyingkirkan segala kemungkinan akan Konstitusi yang dapat mengontrol legislatif. Kesatuan dengan Skotlandia dan Irlandia dibuat dalam kerangka parlemen yang berdaulat ini dan mencakup penghapusan parlemen mereka sendiri. Maka, pada setiap tahap ketika Britania boleh jadi sudah mempunyai Konstitusi, langkah itu dicegah.

          Ini tidak berarti bahwa Britania tidak pernah bisa mempunyai sebuah Konstitusi. Mungkin saja bahwa opini publik dengan kuat menuntut bahwa kekuasaan parlemen dibatasi secara hukum oleh Konstitusi sebagaimana yang terjadi di parlemen Irlandia, dan opini ini mungkin terus hidup. Jika sebuah sistem federal dibangun di Britania, supremasi Konstitusi mungkin dapat dibentuk.  Sejauh  ini  yang  dapat  dikatakan  adalah  bahwa  ini  belum  terjadi dan  jika  ingin  dilakukan maka  hukum  sistem  ketatanegaraan  Britania  harus diubah – doktrin  tentang  kedaulatan  parlemen sudah harus dihapuskan. Bagaimanapun juga, Britania dapat mempunyai  sebuah  Konstitusi  tanpa  harus  melakukan  sampai  sejauh  ini. Tidak ada alasan  mengapa  peraturan-peraturan  hukum  yang prinsipil  yang   mengatur   pemerintahan tidak  dikumpulkan ke dalam  satu undang-undang  gabungan  dan diundangkan oleh parlemen. Konstitusi ini tidak mempunyai status superior terhadap undang-undang parlemen yang lain; undang-undang itu tidak mengikat parlemen, tetapi undang-undang itu tentu  saja mengikat setiap institusi lain dan warga di negara itu. Undang-undang itu tidak mepunyai status yang sama  dalam  hukum  negara  sebagaimana yang dimiliki Konstitusi Selandia Baru di negara itu.

Undang-undang itu akan menjadi sebuah dokumen yang menarik atau mungkin membuka pikiran; undang-undang itu terutama memuat beberapa pernyataan paling penting dalam sejarah konstitusional. Tetapi kebanyakan bangsa Inggris akan menganggap kompilasi dan undang-undangnya sebagai, jika bukan pemborosan waktu, akrobat akademik – yang mereka rasakan hampir sama. Bagaimanapun juga, sebagaimana yang dikatakan Tuan Podsnap kepada orang-orang Prancis dalam Our mutual Friend:

Kita bangsa Inggris sangat bangga dengan Konstitusi kita, tuan. Konstitusi itu dianugerahkan Tuhan kepada kita.

Tidak ada negara lain yang dikasihi sebagaimana negeri ini …

‘Dan negara-negara lain,’ kata lelaki asing. ‘Mereka melakukan apa?’

‘Mereka melakukan, tuan,’ balas Tuan Podsnap, sambil mengeleng-gelengkan kepalanya; ‘mereka melakukan – saya minta maaf terpaksa mengatakan itu – karena mereka melakukan.’

‘Konstitusi itu merupakan anugerah khusus dari Tuhan,’ kata lelaki asing, sambil tertawa, ‘karena garis batas itu tidak luas.’

‘Pasti,’ jawab Mr. Podsnap; ‘Tetapi demikianlah. Konstitusi itu merupakan Piagam Negara. Pulau ini diberkahi, tuan, dengan sesuatu yang tidak diberikan secara langsung kepada negara-negara lain – karena memang sudah semestinya ini terjadi. Dan jika kita semua orang Inggris hadir, saya akan mengatakan …. bahwa pada orang Inggris ada perpaduan kualitas, kesederhanaan, kemandirian, tanggung jawab, ketenangan, berpadu dengan tiadanya segala sesuatu yang akan menyebabkan kebakaran jenggot anak muda, sesuatu yang tidak akan ditemukan di antara Bangsa-bangsa di Bumi.”

          Bangsa semacam itu, akan segera diakui, tidak membutuhkan Konstitusi. Tetapi, sebagaimana ditunjukkan Tuan Podsnap, negara-negara lain melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, dan karena demikian, maka sekarang kita perlu beranjak dan melihat bagaimana mereka melakukannya.

 

Read More

Akibat Hukum Secara Perdata Terhadap Anak yang Lahir Luar Kawin Pasca-Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Sejak lahirnya setiap orang pasti menjadi subjek hukum, seseorang itu menjadi subjek hukum sampai pada saat meninggalnya. Baru setelah kematianyalah seseorang dianggap berhenti menjadi subjek hukum. Didalam subjek hukum terdapat hubungan hukum, begitu juga dalam konteks anak luar kawin erat kaitannya dengan hubungan hukum dengan orang tuanya.
Hubungan hukum (rechtsverhouding/rechtsbetreking) adalah hubungan yang terjadi didalam masyakarat, baik antara subjek dan subjek hukum maupun antara subjek hukum dan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yakni hak dan kewajiban.  Hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum mempunyai makna bahwa terdapat hubungan yang sangat erat dan tak terpisahkan oleh setiap individu karena hak dan kewajiban berimplikasi terhadap akibat hukum yang timbul dari sebuah hubungan hukum yang terjadi.
Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Berbicara akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan maka kita pasti akan membahas akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yangmelahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya).
Dan terlepas dari  pembahasan masalah hak dan kewajiban serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan, maka apabila kita menelaah lebih jauh lagi tentang perkawinan itu erat kaitannya dengan adanya pencatatan. Dalam konteks pencatatan perkawinan dimana saling berhubungan dengan  banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan, kawin syar’i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai. Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.
Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan. Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.
Permasalahannya jika perkawinan harus tercatat maka kaum pria merasa keberatan terutama pria yang sudah memiliki istri, karena untuk poligami prosedurnya dianggap terlalu memberatkan. Sebaliknya bagi kaum wanita perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, di satu pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak.
Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat tidak diperolehnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara meskipun perkawinan dipandang sah karena dilakukan sesuai ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya. Tatkala salah satu pihak yang terikat perkawinan melakukan tindakan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan mengajukan gugatan karena ketiadaan akta autentik untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan.
Masalah krusial lain dalam hukum keluarga adalah status hak keperdataan anak luar kawin yang menurut undang-undang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Aturan ini dirasa tidak adil bagi kepentingan anak. Sebab seorang anak yang tidak berbuat dosa harus menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya, padahal pria yang menyebabkan kelahiran anak tersebut terbebas dari kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik dan memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan orang tua kepada anak.

Read More

Konstitusi pada Pembagian Hukum (2)

        Dalam diskusi atau wacana politik kata ‘konstitusi’ biasanya digunakan paling tidak dalam dua pengertian. Pertama, kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal, dalam arti pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non-legal atau ekstra-legal, yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi, sesuatu yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum tetapi tidak kalah efektifnya dalam mengatur pemerintahan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum.

          Di hampir semua negara di dunia, sistem ketatanegaraan berisi campuran dari peraturan legal dan non-legal ini, sehingga kita bisa menyebut kumpulan peraturan ini sebagai Konstitusi. Bahkan ketika kita berbicara tentang Konstitusi Inggris, ini merupakan makna yang lazim, jika bukan satu-satunya makna yang mungkin, dari kata ini. Konstitusi Inggris adalah kumpulan peraturan legal dan peraturan non- legal yang mengatur ketatanegaraan di Inggris. Peraturan-peraturan hukum itu terwujud dalam undang-undang seperti Act of Settlement yang mengatur perihal suksesi kekuasaan, Undang-Undang Perwakilan Rakyat (Representation of the People Acts) yang sejak 1832 secara bertahap memperkenalkan pengakuan hak pilih universal, Undang-Undang Peradilan (Judicature Acts), dan Undang-Undang Parlemen (Parliament Acts) tahun 1911 dan 1949 yang membatasi kekuasaan Majelis Rakyat (House of Lords). Peraturan-peraturan hukum itu mungkin juga terdapat dalam tata tertib-tata tertib dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang menurut undang-undang atau orang yang mempunyai hak prerogatif; dan peraturan-peraturan hukum itu terwujud dalam keputusan-keputusan pengadilan. Peraturan-peraturan yang bersifat non-legal nampat dalam adat atau tradisi seperti ketika Sang Ratu setuju dengan rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Majelis Tinggi dan Majelis Rendah atau ketika Perdana Manteri memegang jabatan karena dan sepanjang dirinya memperoleh kepercayaan dari mayoritas dalam Majelis Rendah. Semua peraturan ini merupakan bagian dari Konstitusi Inggris.

          Bagaimanapun juga, di hampir setiap negara di dunia, kecuali Inggris, kata ‘konstitusi’ digunakan dalam pengertian yang lebih sempit daripada pengertian diatas. Kata ini digunakan untuk menggambarkan bukan seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun non-legal, tetapi hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang terkait secara erat. Terlebih lagi, hasil seleksi ini hampir selalu merupakan seleksi dari peraturan-peraturan hukum semata. Maka, Konstitusi, bagi sebagian besar negara-negara di dunia, merupakan hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur  pemerintahan negara tersebut dan telah diwujudkan dalam sebuah dokumen.

          Barangkali contoh paling terkenal berkenaan dengan Konstitusi dalam pengertian ini adalah Konstitusi Amerika Serikat. Tetapi kita tidak perlu keluar dari Persemakmuran Inggris untuk mendapatkan contoh tentang jenis yang sama. Meski Inggris juga tidak mempunyai Konstitusi dalam pengertian ini, semua anggota Persemakmuran yang lain, demikian juga setiap koloni, mempunyainya. Secara keseluruhan ada sekitar 70 Konstitusi yang berdiri sendiri dalam Persemakmuran dan kebanyakan Konstitusi itu disusun di Inggris. Jika dicetak semua, Konstitusi ini akan menjadi beberapa jilid, dan jika ditambah Konstitusi dari semua negara di dunia, akan menjadi ribuan halaman.

          Pengertian ‘konstitusi’ yang lebih sempit ini jelas merupakan pengertian yang paling umum, dan pengertian inilah yang akan digunakan dalam buku ini. Tetapi perlu diingat, bahwa ada keterkaitan antara dua penggunaan kata ini yang dapat dijelaskan melalui sejarahnya. Makna ‘konstitusi’ yang lebih luas merupakan makna yang lebih tua. Makna itulah yang dimaksud Bolingbroke ketika ia menulis dalam esainya On Parties. ‘Yang kita maksud dengan konstitusi, jika kita ingin berbicara secara tepat dan pasti, adalah kumpulan hukum, institusi, dan adat kebiasaan, yang ditarik dari prinsip-prinsip ratio tertentu ….yang membentuk sistem umum, dengan mana   masyarakat   setuju untuk diperintah’. Tetapi  sejak dahulu, orang   menganggap   adalah   tepat   atau    perlu menuliskan   prinsip-prinsip  fundamental     yang  akan   menjadi   dasar   dan   pedoman bagi   pemerintahan mereka   yang akan datang  dalam sebuah   dokumen.   Undang-Undang   Kesatuan    Propinsi    Serikat    Belanda (Act  of  Union  The  United  Provinces of  the  Nederland)  tahun  1579  merupakan  contoh   yang   baik   dalam   sejarah   Eropa modern.  Tetapi,  hasil  seleksi atau  kumpulan  dari  prinsip-prinsip fundamental seperti ini biasanya baru disebut ‘Konstitusi’ ketika  terjadi   Revolusi   Amerika dan Revolusi Perancis.

Pada tahun 1787 bangsa Amerika menyatakan: ‘Kita, bangsa Amerika … menobatkan dan menegakkan Konstitusi ini bagi Amerika Serikat’. Sejak saat itu, praktik  mempunyai dokumen tertulis yang berisi prinsip-prinsip organisasi kepemerintahan menjadi praktik yang sangat mapan dan ‘Konstitusi” pun mempunyai makna ini.

          Namun perlu ditekankan, bahwa meskipun dalam buku ini Konstitusi akan digunakan dalam pengertiannya yang lebih sempit, hal ini tidak berarti bahwa kita akan membatasi diri hanya pada kajian tentang hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum untuk mengatur pemerintahan yang ditemukan dalam konstitusi negara. Hasil seleksi ini tidak berjalan sendiri. Hasil seleksi ini merupakan bagian dari keseluruhan sistem ketatanegaraan atau struktur konstitusional dari suatu negara, dari seluruh kumpulan peraturan-peraturan, baik bersifat legal maupun non-legal. Hasil seleksi itu terutama untuk diperkaya dan dilengkapi dengan peraturan-peraturan legal yang diundangkan oleh legislatif, peraturan-peraturan yang di beberapa negara hampir sama pentingnya dengan peraturan-peraturan yang terwujud dalam Konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, sementara Konstitusi membentuk institusi-institusi utama pemerintah, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif, seringkali penentuan komposisi dan cara pengangkatan lembaga-lembaga ini diserahkan pada hukum biasa (ordinary law). Di banyak negara, cabang-cabang penting hukum konstitusional seperti pengaturan sistem pemilu, pembagian kekuasaan, pembentukan departemen pemerintahan, organisasi pengadilan tidak diwujudkan dalam Konstitusi itu sendiri, atau, jika diwujudkan, hanya diperlakukan dalam prinsip umum; cabang-cabang hukum konstitusional ini diatur oleh hukum biasa. Di beberapa negara, terutama di Daratan Eropa dan di Amerika Serikat, hukum-hukum ini digambarkan sebagai Hukum Organik (Organic Laws / lois organiques), yakni hukum yang mengorganisasi institusi-institusi, mengatur perilaku pejabat publik melalui organ-organ yang telah diterapkan Konstitusi. Di sana muncul pembagian secara kasar menyangkut fungsi antara Konstitusi yang menjadi dasar institusi-institusi dan menetapkan prinsip-prinsip umum yang mengatur institusi-institusi tersebut dan Hukum Organik  yang mengatur  susunan  dan  kerja  mereka  secara  rinci. Tetapi apakah  disebut  Hukum  Organik  atau  tidak, di beberapa negara terdapat  seperangkat peraturan   hukum  yang  sangat  penting  yang  dibuat  oleh  legislatif  sebagai  tambahan  dan  mungkin   modifikasi   atau   penyesuaian  dari   peraturan-peraturan  yang   diwujudkan   dalam

konstitusi. Tidak ada konstitusi yang dapat dipahami dengan tepat kecuali diletakkan dalam kaitannya dengan Hukum Organik.

          Legislatif bukanlah satu-satunya sumber dari peraturan hukum. Konstitusi dilengkapi dan dimodifikasi oleh peraturan-peraturan hukum yang muncul dari penafsiran Mahkamah. Dan, di luar bidang peraturan-peraturan hukum, Konstitusi- Konstitusi itu boleh jadi ditambahi, dimodifikasi atau bahkan dihapuskan oleh kebiasaan, adat, dan tradisi. Masalah ini akan dibahas secara lebih detail dalam bab 7 dan 8. Disini cukuplah dikatakan bahwa jika kita hendak memahami makna Konstitusi negara, atau memaparkan jalannya Konstitusi, atau menilai kegunaannya, kita mesti memaparkannya dalam konteks yang lebih luas pada keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan konstitusional, dimana Konstitusi itu hanya merupakan bagian, meskipun seringkali merupakan bagian yang sangat penting.

          Kiranya perlu menambahkan apa yang barangkali sudah jelas, yakni apa yang dikatakan Konstitusi itu merupakan satu hak, dan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kenyataan adalah hal yang lain. Dalam mengkaji bentuk dan nilai Konstitusi kita mesti menjelaskan perbedaan yang mungkin ini. Selain itu, kita mesti bersedia mengakui bahwa meskipun hampir semua negara di dunia mempunyai Konstitusi, di beberapa negara Konstitusi diabaikan dan bahkan dilecehkan. Malahan dapat dikatakan bahwa pada pertengahan abad ke-20 mayoritas penduduk dunia hidup di bawah sistem pemerintahan dimana pemerintahan itu sendiri, khususnya pemerintahan eksekutif, mempunyai kedudukan lebih penting dan lebih dihormati dan lebih ditakuti dibandingkan dengan Konstitusi. Hanya di negara-negara Eropa Barat, di negara-negara Persemakmuran Inggris, di Amerika Serikat dan di beberapa negara Amerika Latin pemerintahan dijalankan dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan oleh Konstitusi; hanya di negara-negara inilah ‘pemerintahan konstitusional’ sejati dapat dikatakan eksis. Karena alasan inilah maka tak dapat dipungkiri bahwa dalam mendiskusikan jalannya Konstitusi dalam buku ini, perhatian kita akan terfokus pada negara-negara ini. Selain itu, karena hanya negara-negara inilah yang menyediakan materi bagi pengkajian terhadap Konstitusi.  Bukan  berarti  bahwa  Konstitusi-Konstitusi  negara  lain  sama  sekali  tidak menarik.  Sebaliknya,  Konstitusi  membentuk  institusi-institusi  dan  teori-teori  yang  paling tidak  menarik  secara  akademik,   sementara  kenyataan-kenyataan  bahwa  institusi-institusi dan   teori-teori   itu   tidak   diterapkan   dalam   tindakan   merupakan   materi   tersendiri  yang apabila dijelaskan akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pengkaji tentang Konstitusi.

          Karena Konstitusi suatu negara hanya merupakan bagian dari seluruh sistem pemerintahan negara tersebut, bisakah membuat pembedaan apakah suatu negara mempunyai Konstitusi atau tidak? Jawaban singkat atas pertanyaan ini adalah bahwa kenyataannya di banyak negara ada Konstitusi yang berbeda. Hal ini menunjukkan dengan  jelas sebuah karakteristik Konstitusi. Konstitusi-Konstitusi itu, dalam batas tertentu, biasanya diberi status yang lebih tinggi, sebagai kenyataan hukum, daripada peraturan-peraturan  hukum yang lain dalam sistem ketatanegaraan. Paling tidak, biasanya diterapkan dalam amandemen terhadap Konstitusi hanya dapat dilakukan melalui proses khusus yang berbeda dengan ketika melakukan perubahan terhadap hukum biasa. Kadang-kadang, sebagaimana dalam Konstitusi Amerika Serikat, misalnya amandemen terhadap Konstitusi tidak bisa dilakukan oleh legislatif semata, tetapi memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga lain di luar legislatif. Selain itu, di Amerika, jika undang-undang dari Kongres atau undang-undang dari badan legislatif atau undang-undang dari badan apa pun yang mempunyai kewenangan membuat peraturan, bertentangan dengan pasal-pasal Konstitusi, maka undang-undang tersebut tidak syah. Hal yang sama juga berlaku misalnya di Kanada dan Australia, di India dan Irlandia.

          Tetapi, ada beberapa negara dimana Konstitusi dapat diubah oleh legislatif dengan proses yang sama dengan ketika mengubah hukum biasa. Dalam kasus ini Selandia Baru dapat disebut sebagai contoh, yakni sejak berlakunya Undang-undang dasar (Amandemen) Selandia Baru tahun 1947. Adakah perbedaan substansial antara jenis situasi ini dengan keadaan yang ada di Inggris? Sebagai materi hukum semata tidak ada perbedaan substansial. Di Selandia Baru, seleksi atas peraturan-peraturan konstitusional yang lebih penting diwujudkan dalam sebuah dokumen tunggal, yaitu Konstitusi; di Kerajaan Serikat (United Kingdom) tidak ada dokumen tunggal semacam itu: peraturan-peraturan itu tersebar menjadi beberapa dokumen. Tetapi dalam kedua kasus ini, legislatif berada diatas peraturan-peraturan hukum konstitusional. Tidak ada batas-batas hukum diatas kekuasaan amandemennya.

          Beberapa orang berpendapat, adalah keliru mengatakan bahwa negara seperti Selandia Baru, yang  Konstitusinya  dapat  diubah melalui proses legislatif biasa, benar-benar mempunyai Konstitusi.   Dalam    pandangan    mereka,   Konstitusi   mesti    mempunyai   beberapa   tingkat keunggulan diatas legislatif; Konstitusi mesti lebih tinggi daripada hukum biasa. Ketika didapati bahwa semua peraturan hukum yang dimaksudkan untuk mengatur ketatanegaraan secara hukum berada dalam posisi yang sejajar dengan hukum biasa, maka negara tersebut  pada dasarnya tidak mempunyai Konstitusi sama sekali. Hal ini, kata mereka, diakui dengan tegas di Inggris, lebih mudahnya barangkali karena tidak ada satu dokumen pun yang mengklaim sebagai ‘Konstitusi’; harus diakui juga bagi negara lain seperti Selandia Baru, bahkan meskipun dokumen-dokumen tertentu disebut ‘Konstitusi’.

          Tidak perlu menggunakan terminologi yang sedemikian kaku, asalkan diakui bahwa Konstitusi dalam beberapa hal berbeda dalam arti ia lebih tinggi atau paling tinggi menurut hukum daripada institusi-institusi yang telah dibentuk dan diatur oleh Konstitusi. Perbedaan ini penting, tetapi tidak perlu ditekankan pada pendapat yang menolak nama ‘Konstitusi’ untuk sebuah dokumen yang berisi kumpulan peraturan-peraturan penting yang mengatur pemerintahan sebuah negara, meskipun peraturan-peraturan ini tidak mengklaim untuk membatasi kekuasaan legislatif yang, pada dasarnya, telah mereka bangun.

          Dalam diskusi ini, adalah wajar mengajukan pertanyaan: mengapa negara-negara ini mempunyai Konstitusi, mengapa kebanyakan dari negara-negara itu menempatkan Konstitusi lebih tinggi daripada hukum biasa, dan, selanjutnya, mengapa Inggris, dalam pengertian ini, tidak mempunyai Konstitusi sama sekali.

          Jika kita mengkaji asal-usul Konstitusi-Konstitusi modern, kita menjumpai bahwa, Konstitusi-Konstitusi itu, secara praktis tanpa kecuali, disusun dan diadopsi karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru, sejauh berkaitan dengan sistem pemerintahan mereka. Keinginan dan kebutuhan  akan sebuah permulaan yang baru juga muncul karena, sebagaimana Amerika, beberapa komunitas yang berdekatan ingin bergabung bersama-sama dibawah sebuah pemerintahan baru; atau karena, sebagaimana Austria, Hongaria atau Cekoslovakia setelah tahun 1918,  komunitas-komunitas  itu  dibebaskan  dari  Kerajaan  sebagai  hasil  dari  perang dan  sekarang  bebas  memerintah  diri  mereka  sendiri; atau  karena  sebagaimana  Perancis pada  1789  dan  Uni Soviet  pada 1917, sebuah  revolusi  menghancurkan  masa  lalu  dan sebuah  bentuk  pemerintahan  baru  yang  berdasarkan  asas-asas  baru  dikehendaki;  atau karena,  sebagaimana  di Jerman  setelah  tahun 1918 atau  di  Perancis  pada  1875  atau  pada 1946,  kekalahan  dalam  perang   telah  menghancurkan  kelangsungan hidup pemerintahan dan diperlukan sebuah permulaan yang baru setelah perang selesai. Keadaan-keadaan dimana keterputusan  hubungan dengan masa lalu dan kebutuhan akan sebuah permulaan yang baru berbeda dari satu negara ke Negara lain, tetapi hampir dalam semua kasus di zaman modern, negara-negara mempunyai Konstitusi karena alasan sederhana, dan mendasar bahwa mereka, karena alasan yang sama, ingin memulai lagi dan dengan demikian mereka menulis garis besar, paling tidak, dari sistem ketatanegaraan yang mereka usulkan. Hal ini jelas dipraktikkan sejak 1787 ketika Konstitusi Amerika dirancang, dan dalam masa-masa selanjutnya tidak diragukan bahwa tiruan dan kekuatan untuk mengambil teladan telah mendorong semua negara menganggap mempunyai Konstitusi adalah perlu.

          Bagaimanapun juga, ini tidak menjelaskan mengapa beberapa negara menganggap perlu memberikan pada Konstitusi posisi lebih tinggi dalam hukum daripada peraturan-peraturan hukum yang lain. Penjelasan singkat berkenaan dengan fenomena ini adalah, bahwa di beberapa negara Konstitusi dianggap sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintahan. Konstitusi muncul dari sebuah keyakinan akan pemerintahan yang dibatasi (limited government). Tetapi masing-masing negara berbeda dalam hal batasan-batasan apa yang hendak mereka tetapkan. Kadang-kadang Konstitusi membatasi eksekutif atau lembaga-lembaga lokal dibawahnya; kadang-kadang ia juga membatasi  legislatif, tetapi hanya sejauh berkenaan dengan amandemen terhadap Konstitusi itu sendiri; dan kadang-kadang ia menetapkan batasan-batasan pada legislatif yang melampaui kewenangan ini dan melarangnya membuat hukuman mengenai bidang-bidang tertentu atau menurut cara-cara tertentu atau dengan akibat-akibat tertentu. Tetapi, apa pun singkat dan seberapa pun luasnya, pembatasan-pembatasan itu didasarkan atas keyakinan umum terhadap pemerintahan yang dibatasi dan terhadap penggunaan Konstitusi untuk menetapkan pembatasan ini.

          Sifat pembatasan yang ditetapkan bagi pemerintahan, dan dengan demikian tingkat di mana Konstitusi lebih tinggi dari pemerintah, bergantung pada sasaran-sasaran yang hendak dijaga oleh para pembuat Konstitusi. Pertama-tama  mereka  ingin melakukan  tidak  lebih  dari sekedar  meyakinkan  bahwa  Konstitusi tidak dapat diubah begitu saja atau secara sembarangan atau dengan alasan atau maksud yang tidak jelas; mereka ingin menegaskan bahwa dokumen penting ini tidak boleh diubah-ubah secara sembarangan, tetapi harus dengan sungguh-sungguh, dengan    pembahasan  dan   pertimbangan   yang    matang,  dan   dengan   sadar.  Dalam  kasus itu, diperlukan beberapa proses khusus bagi amandemen konstitusional – bahwa boleh mengamandemen Konstitusi hanya melalui dua pertiga mayoritas atau setelah pemilihan umum atau mungkin  setelah pembahasan selama tiga bulan.

          Para penyusun Konstitusi seringkali mempunyai lebih dari pertimbangan-pertimbangan ini dalam pikirannya. Mareka merasa bahwa jenis hubungan tertentu antara eksekutif dan legislatif adalah penting; atau bahwa yudikatif harus dijamin mempunyai tingkat kemandirian tertentu terhadap legislatif dan eksekutif. Mereka merasa bahwa ada hak-hak yang harus dimiliki warga negara, yang tidak boleh dilanggar atau dihapuskan oleh eksekutif dan legislatif. Mereka merasa bahwa hukum-hukum tertentu tidak boleh dibentuk sama sekali. Para penyusun Konstitusi Amerika, misalnya melarang Kongres untuk mengeluarkan hukum ex post fakto,  yakni hukum yang dibuat setelah berlangsungnya sebuah tindakan atau situasi yang akan diatur oleh hukum – jenis hukum yang dapat mengubah orang yang bersalah melakukan penyerangan melalui tindakan yang, ketika dia melakukannya, tidak bersalah. Para penyusun Konstitusi Irlandia tahun 1937 melarang legislatif untuk mengeluarkan hukum apa pun yang membolehkan perceraian. Mungkin juga diperlukan peraturan lain yang bersifat melindungi ketika komunitas-komunitas yang berbeda dan terpisah-pisah memutuskan untuk bergabung di bawah pemerintahan bersama tetapi khawatir untuk mempertahankan hak-hak tertentu untuk mereka sendiri. Jika komunitas-komunitas  ini berbeda bahasa, ras dan agama, diperlukanlah perlindungan untuk menjamin bagi mereka kebebasan menjalankan karakteristik-karakteristik bangsanya. Orang-orang yang menyusun Konstitusi Swiss, Kanada dan Afrika Selatan, untuk menyebut beberapa nama, harus mempertimbangkan persoalan-persoalan ini. Bahkan ketika komunitas-komunitas ini tidak berbeda bahasa, ras dan agama, mereka mungkin masih enggan untuk bersatu kecuali jika mereka memperoleh jaminan kemerdekaan di dalam kesatuan. Untuk memenuhi tuntutan ini Konstitusi mestinya tidak  hanya membagi kekuasaan antara pemerintahan Kesatuan (Serikat) dan pemerintahan negara bagian yang membentuk kesatuan, tetapi Konstitusi, bagaimanapun juga, harus supreme sejauh Konstitusi ini mengabdi dan melindungi pembagian kekuasaan ini.

          Di beberapa negara, hanya salah satu dari beberapa pertimbangan yang disebutkan di atas yang berlaku, sementara di beberapa negara yang lain, beberapa atau semua pertimbangan tersebut  berlaku.  Demikianlah,  dalam  Konstitusi  Irlandia,  para  penyusun  Konstitusi  sangat menginginkan bahwa amandemen harus menjadi proses yang disengaja, bahwa hak-hak warga negara harus dijaga, dan bahwa jenis-jenis hukum tertentu tidak boleh dikeluarkan sama sekali, dan dengan demikian mereka menjadikan Konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dan menetapkan pembatasan-pembatasan terhadap legislatif dalam meraih tujuan-tujuan ini. Para penyusun Konstitusi Amerika juga memperhatikan masalah ini, tetapi di atas semua itu mereka harus memelihara keinginan dari tiga puluh koloni untuk bersatu demi beberapa tujuan dan untuk mempertahankan kemerdekaan bagi yang lain. Hal ini merupakan alasan tambahan untuk memerikan predikat supreme terhadap Konstitusi dan untuk memperkenalkan perlindungan ekstra terhadap Konstitusi itu.

          Pembahasan lebih jauh mengenai supremasi Konstitusi dan kendala-kendala khusus yang menghalangi jalannya amandemen terhadap Konstitusi-Konstitusi itu disajikan dalam bab selanjutnya. Di sini cukuplah dicatat bahwa, karena beberapa alasan, para penyusun Konstitusi biasanya bermaksud menetapkan pembatasan-pembatasan terhadap pemerintah, meskipun tingkat pembatasan itu beragam dari satu kasus ke kasus lain.

          Maka, ada sedikit Konstitusi yang tidak memuat pembatasan-pembatasan terhadap legislatif karena satu atau lebih alasan-alasan yang disebutkan diatas. Ketika tidak ada pembatasan, maka penjelasan yang bisa dikemukakan adalah bahwa Konstitusi tidak begitu dihormati atau bahwa, sebagaimana di Selandia Baru, ia sangat dihormati dan bahwa tanpa syarat-syarat hukum apa pun yang ditetapkan dalam Konstitusi, ia hanya diubah dengan pertimbangan  masak dan setelah berembug dengan rakyat. (to be continue Konstitusi pada Pembagian Hukum 3)

Read More

Konstitusi pada Pembagian Hukum (1)

Sistem hukum Romawi menarik garis pemisahan yang tegas antara hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara, seperti perkawinan, kewarisan dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara. Ia berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya.

Pemisahan tersebut masuk ke dalam sistem hukum (Eropa) kontinental yang disebut sistem hukum sipil, yang dalam hal ini tetap mempertahankan tradisi Romawi itu. Tetapi di Inggris yang sistemnya disebut “the common law”, tradisi tersebut tidak diikuti. Di negara tersebut, baik perorangan maupun badan negara/pemerintah tunduk pada satu macam sistem hukum saja. Oleh karena itu di Inggris tidak ada pengadilan yang khusus mengadili perkara yang berhubungan dengan negara. Perjanjian yang dibuat antara warga negara dengan negara untuk tunduk pada hukum yang sama yang mengatur perjanjian antara sesama warga negara.

Pembagian  ke  dalam hukum  perdata  dan hukum publik  niscaya  juga  berubah  dari masa  ke  masa,  sesuai  dengan  perkembangan  negara  dan  masyarakat. Di samping itu, perluasan  juga  terjadi, seperti  dalam  hal  hukum dagang. Sekalipun  pada  dasarnya  ia mengatur  hubungan-hubungan  yang  bersifat  perdata, tetapi  karena  karakteristik  substansi yang  diaturnya,  maka  hukum  dagang  lalu  berdiri  sebagai  bidang  tersendiri. Dengan adanya perkembangan  yang demikian itu maka orang lalu menggunakan dua istilah, yaitu hukum perdata luas (yang meliputi hukum perdata sempit dan hukum dagang) dan hukum perdata sempit. Pada  umumnya  orang  hanya  menyebut  hukum   perdata   saja.  Di Inggris  sendiri tak dapat dielakkan tumbuhnya peraturan-peraturan dalam bidang administrasi dan hal itu tentunya menciptakan permasalahannya sendiri, kendati tentunya penyelesaiannya berbeda dengan sistem kontinental yang memisahkan dengan tajam antara hukum perdata dan hukum publik sebagaimana disebutkan di atas.

Hukum perdata berkembang jauh lebih awal daripada hukum publik, oleh karena pengaturan hubungan antara sesama warga negara atau perorangan mengawali perkembangan hukum. Hukum publik baru muncul sesudah fenomena negara mengambil peranan besar dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu keanekaragaman sistem hukum di dunia juga terjadi, oleh karena seperti halnya di Inggris, pengakuan terhadap perlunya membedakan antara perkara perdata dan publik melalui pembentukan suatu pengadilan khusus, tidak diikuti. Sekalian perkara perdata tunduk pada pengaturan oleh hukum perdata, yang dengan demikian menganggap, bahwa negara yang terlibat dalam suatu perkara perdata status hukumnya tidak berbeda dengan orang biasa, sehingga tidak memerlukan pengadilan khusus.

Pemisahan ke dalam hukum perdata dan hukum publik menyebabkan adanya kebutuhan untuk menciptakan pranata yang mengukuhkan pemisahan tersebut, seperti misalnya adanya prosedur yang berbeda pula dalam proses penyelesaian perkara perdata dan publik. Dalam perkara perdata, inisiatif terutama diserahkan kepada para pihak yang berperkara, sedangkan dalam perkara publik, karena menyangkut kepentingan umum, maka negaralah yang mengambil inisiatif. Hukum acara perdata di satu pihak dan hukum acara pidana di lain pihak merupakan contoh dari kebutuhan untuk mengatur aspek prosedur secara berbeda pula. Hukum acara pidana ini mengatur bagaimana negara itu harus bertindak dalam penyelesaian perkara pidana, badan-badan apa saja yang terlibat, batas-batas kewenangan masing-masing, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Sekadar sebagai contoh, berikut ini diturunkan bidang-bidang hukum yang termasuk ke dalam hukum perdata dan hukum publik (to be continue Konstitusi pada Pembagian Hukum 2)

Read More