Nikah di Bawah Umur Menurut Fiqih Islam

Istilah dan batasan nikah muda (nikah di bawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang-siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud nikah muda menurut pendapat mayoritas, yaitu, orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi perempuan.

Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, pisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis.

Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

Dalam fikih, ada yang disebut kafa’ah (baca kesetaraan). Kafa’ah di sini bukan berarti agama Islam mengakui adanya perbedaan (kasta) dalam masyarakat. Kafa’ah bukan pula suatu keharusan dan sama sekali bukan menjadi syarat dalam akad ikatan perkawinan, namun pertimbangan kafa’ah hanya sebagai anjuran dan dorongan agar perkawinan berjalan dengan keserasian dan saling pengertian antara kedua belah pihak dus demi langgengnya bahtera rumah tangga. Di antaranya, kesetaraan dalam hal ketakwaan, sebaiknya orang yang sangat takwa dan sangat rajin menjalankan ibadah agama, tidak dianjurkan bahkan tidak dibolehkan untuk dinikahkan dengan seorang yang rusak agamanya (sama sekali tidak memikirkan agama).

Juga seorang perempuan intelektual tidak dianjurkan dan tidak cocok nikah dengan suami yang bodoh. Juga masalah umur, tidaklah setara (imbang) antara laki-laki yang berumur 50 tahun dengan gadis berusia 13 tahun (apalagi lebih muda dari umur itu). Ketidaksetaraan seperti ini serta perbedaan yang mencolok antara kedua belah pihak tidak didukung syariat karena dikhawatirkan akan kuatnya timbul benturan-benturan antara kedua belah pihak dikarenakan perbedaan yang sangat mencolok tersebut.

Sedangkan kesetaraan dan persamaan dalam masalah keturunan, ras, kaya-miskin tidaklah menjadi masalah dalam Islam, karena Islam tidak memandang keturunan, suku bangsa serta miskin dan kaya. Miskin bukan merupakan cela (keaiban) dalam pandangan agama, yang cela hanyalah kekayaan yang didapat dari usaha ilegal dan kemiskinan akibat kemalasan.

Ada yang berdalih bahwa kawin muda merupakan tuntunan Nabi yang patut ditiru. Pendapat ini sama sekali tidak benar karena Nabi tidak permah mendorong dan menganjurkan untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Akad pernikahan antara Rasul dengan Sayidah Aisyah yang kala itu baru berusia sekitar 10 tahun tidak bisa dijadikan sandaran dan dasar pegangan usia perkawinan dengan alasan sebagai berikut:

Pertama: perkawinan itu merupakan perintah Allah sebagaimana sabda Rasul,

”Saya diperlihatkan wajahmu (Sayidah Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali, Malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah dan mengatakan bahwa ini adalah istrimu”. (HR Bukhari dan Muslim);

Kedua: Rasul sendiri sebenarnya tidak berniat berumah tangga kalaulah bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul, di mana mereka melihat betapa Rasul setelah wafatnya Sayidah Khadijah, istri tercintanya sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam;

Ketiga: Perkawinan Rasul dengan Sayidah Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukunya dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah keperempuanan yang banyak para kaum perempuan bertanya kepada Nabi melalui Sayidah Aisyah. Dikarenakan kecakapan dan kecerdasan Sayidah Aisyah sehingga ia menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman;

Keempat: masyarakat Islam (Hejaz) saat itu sudah terbiasa dengan masalah nikah muda dan sudah biasa menerima hal tersebut. Walaupun terdapat nikah muda, namun secara fisik maupun psikis telah siap sehingga tidak timbul adanya asumsi buruk dan negatif dalam masyarakat.

Kita tidak memperpanjang masalah perkawinan ideal dan indah antara Rasul dengan Sayidah Aisyah, jadikanlah itu sebagai suatu pengecualian (kekhususan) yang mempunyai hikmah penting dalam sejarah agama.

Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan pisik terutama pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang.

Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasatmata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya, dalam masalah perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah perkawinan. Yang diminta adalah kematangan kedua pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan saling memberi dan menerima, berbagi rasa, saling curhat dan menasihati antara suami-istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

Bab II pasal 7 ayat satu menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Juga tentang Usia Perkawinan Dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 menyebutkan bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya beleh dilakukan calon mempelai yang telah  mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang  (UU) Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dalam UU perkawinan di sejumlah negara Arab hampir sama dengan UU Indonesia Seperti di Suriah, yang menjelaskan batas usia pernikahan untuk pria adalah jika telah mencapai 18 tahun dan untuk perempuannya jika sudah berusia 16 tahun (UU Perkawinan Suriah, pasal 16).

Apa yang telah dibuat UU hendaknya mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya para dai serta hendaknya dapat menjadi contoh baik dengan mengedepankan hal-hal yang telah menjadi standar dalam syariat dan bukan mencari hal-hal kontroversi yang menjadikan orang-orang menjadi bertanya-tanya bahkan yang lebih parah lagi meragukan kebenaran syariat. Pepatah (kata mutiara) Arab mengatakan

“Semoga kerahmatan senantiasa tercurahkan bagi orang berusaha menghindarkan dirinya dari hal-hal yang menjadi cemoohan dalam masyarakat.”

Sumber: http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=14815

Read More

Nikah Mut’ah

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a, bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut’ah pada perang Khaibar dan melarang memakan daging keledai peliharaan, (HR Bukhari [4216] dan Muslim [1407]).

Diriwayatkan dari ar-Rabi’ bin Sabrah al-Juhani, dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut’ah. Rasululalh saw. bersabda, “Ketahuilah sesungguhnya nikah mut’ah itu haram mulai sekarang sampai hari kiamat. Barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (yakni) upah maka janganlah ia mengambilnya kembali,”

(HR Muslim [1406]).

Kandungan Bab:

  1. Pengharaman nikah mut’ah sampai hari kiamat. Pembolehan yang diberikan kepada mereka telah dihapus berdasarkan kesepakatan ahli ilmu dari kalangan ahlus sunnah wal jama’ah.
  2. Fatwa Abdullah bin Abbas r.a. yang membolehkannya maka beliau telah meralatnya. Telah diriwayatkan secara shahih, bahwa beliau telah meninjau ulang pendapat tersebut dan telah shahih pula bahwa kemudian beliau melarangnya.
  3. Nikah mut’ah adalah menikahi seorang wanita dengan mahar (upah) sedikit maupun banyak sampai batas waktu tertentu.
  4. Kaum Rafidhah Syi’ah membolehkan nikah mut’ah dan menjadikannya sebagai dasar agama mereka.
    1. Mereka jadikan sebagai rukun iman, mereka menyebutkan bahwa Ja’far ash-Shadiq mengatakan, “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengimani adanya ruj’ah dan tidak menghalalkan nikah mut’ah,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (IV/438).
    2. Mereka beranggapan bahwa nikah mut’ah merupakan pengganti dari minuman yang memabukkan. Merek meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim dari Abu Ja’far bahwa ia berkata, “Sesungguhnya Allah telah menyayangi kamu dengan menjadikan nikah mut’ah sebagai pengganti bagi kamu dari minuman keras,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (IV/438).
    3. Mereka tidak hanya membolehkan saja, bahkan mereka menjatuhkan ancaman yang sangat keras bagi yang meninggalkannya. Mereka berkata, “Barangsiapa yang meninggal dunia sedang ia belum melakukan nikah mut’ah maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan terpotong hidungnya,” (Manhajus Shaadiqin, Fathullah al-Kasyaani, hal. 356).
    4. Dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pelakunya sehinga mereka berkeyakinan bahwa barangsiapa yang melakukan nikah mut’ah empat kali maka derajatnya seperti Rasulullah. Lalu mereka menisbatkan kedustaan itu kepada Rasulullah saw. Mereka menyebutkan riwayat palsu, “Barangsiapa melakukan nikah mut’ah sekali maka derajatnya seperti derajat Husein. Barangsiapa melakukan nikah mut’ah dua kali maka derajatnya seperti derajat al-Hasan. Barangsiapa melakukan nikah mut’ah tiga kali maka derajatnya seperti derajat Ali. Dan barangsiapa melakukan nikah mut’ah empat kali maka derajatnya seperti derajatku,” (Manhajus Shaadiqin, Fathullah al-Kasyaani, hal. 356).
    5. Menurut mereka boleh nikah mut’ah dengan gadis perawan tanpa harus minta izin kepada walinya. Diriwayatkan dari Ziyab bin Abi Halal ia berkata, “Aku mendengar Abu Abdillah berkata, ‘Boleh mut’ah dengan gadis selama tidak menyetubuhinya supaya tidak menimpakan aib atas keluarganya’,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (XIV/457).
    6. Tidak ada agama yang membolehkan menikahi wanita yang sudah bersuami kecuali ajaran madzak yang menganut paham sek bebas, akan tetapi agama Syi’ah juga membolehkannya.Diriwayatkan dari Yunus bin Abdurrahman, dari ar-Ridha, bahwa aku bertanya kepadanya, “Bolehkan seorang wanita yang melakukan nikah mut’ah lalu selesai masa mut’ahnya lalu ia menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya?”

      Ia menjawab, “Tidak mengapa (boleh saja) sesungguhnya yang manggung dosanya si wanita itu,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (XIV/456).

      Diriwayatkan dari Fadhl Maula Muhammad bin Rasyid, dari Abu Abdillah bahwasanya aku bertanya kepadanya, “Sesungguhnya aku telah nikah mut’ah dengan seorang wanita. Lalu terbesit dalam hatiku, jangan-jangan ia telah bersuami. Aku menyelidikinya dan ternyata memang benar ia telah bersuami” Ia menjawab, “Untuk apa engkau menyelidikinya?” (lihat Wasaa’il Syi’ah (XIV/457).

    7. Mereka juga membolehkan nikah mut’ah dengan wanita pezina dan pelacur.Diriwayatkan dari Ishaq bin Jarir ia berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdillah, “Di tempat kami di Kufah ada seorang wanita yang dikenal asusila, bolehkah kami menikah dengannya?” ia menjawab, “Apakah tandanya sudah diangkat?” “Belum, andaikata tandanya sudah diangkat niscaya sulthan akan mengambilnya!” jawabku. Beliau menjawab, “Ya, nikah mut’ahlah dengannya.”

      Kemudian ia membisikkan sesuatu kepada salah seorang budaknya. Setelah itu aku bertemu dengan budaknya itu dan kutanyakan kepadanya, “Apakah yang beliau bisikkan kepadamu?” Budak itu berkata, “Sesungguhnya ia berkata kepadaku, ‘Sekiranya tandanya sudah diangkat, maka ia boleh menikahinya. Karena sesungguhnya ia mengeluarkan wanita itu dari yang haram kepada yang halal,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (XIV/455).

      Diriwayatkan dari al-Hasan bin Zharif, ia berkata, aku menulis surat kepada Abu Muhammad, “Aku telah meninggalkan nikah mut’ah selama tiga puluh tahun kemudian bangkit lagi gairahku untuk melakukannya. Ada seorang wanita yang di kampungku yang menurut kabarnya sangat cantik. Lalu hatiku tertarik kepadanya. Namun wanita itu seorang pelacur yang menerima laki-laki hidung belang. Maka aku pun membencinya. Kemudian aku katakan, “Para imam mengatakan nikah mut’ahlah dengan wanita asusila karena berarti engkau akan mengeluarkannya dari yang haram kepada yang halal.”

      Aku menulis surat kepada Abu Muhammad untuk meminta pertimbangan kepadanya dalam masalah mut’ah ini, aku bertanya, “Bolehkan aku mut’ah setelah tahun-tahun ini?” ia menulis surat jawaban, “Sesungguhnya engkau sedang menghidupkan sunnah dan mematikan bid’ah. Engkau boleh melakukannya,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (XIV/455).

    8. Bahkan mereka membolehkan pinjam meminjam kemaluan wanita, wal iyadz billah. Hal ini disebutkan dalam buku-buku pegangan mereka, diantaranya adalah yang diriwayatkan al-Hasan al-Athar, ia berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang pinjam meminjam kemaluan wanita”, ia menjawab, “Tidak mengapa, boleh saja.” Aku bertanya lagi, “Bagaimana kalau hamil dan melahirkan anak?” Ia bertanya, “Anak itu menjadi milik si peminjam kecuali bila ada perjanjian sebelumnya,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (VII/540).

Demikianlan praktek nikah mut’ah yang dianut kaum Syi’ah yang identik dengan kerusakan moral dan sex bebas di bawah naungan nikah mut’ah yang secara dzalim dan penuh kebohongan ditutupi dengan baju agama.

Sebenarnya aku tidak ingin memuat riwayat-riwayat dari keluarga nabi yang disucikan ALlah dari najis dan kotoran kaum Rafidhah, kalau bukan karena sikap yang menyayat-nyayat hati dan sebagian ahlus sunnah yang menyatakan bahwa Syi’ah sama seperti empat madzhab dikalangan ahlus sunnah dan bahwasanya ada titik-titik perbedaan yang dapat dihilangkan, seperti nikah mut’ah ini.”

Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 3/26-29.

Read More

Metode Penetapan Fatwa di MUI

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (an-nushush as-syari’iyah) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana ungkapan para ulama:

“Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya  nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti”.

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut.

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (manhaj) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (li al-hajah), atau karena adanya kemaslahatan (li al-mashlahah), atau karena intisari ajaran agama (li maqashid as-syari’ah), dengan tanpa berpegang pada nushus syar’iyah, termasuk kelompok yang kebablasan (ifrathi).

Sebaliknya, kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (an-nushus as-syar’iyah) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan (al-mashlahah) dan intisari ajaran agama (maqashid as-syari’ah), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah (tafrithi).

Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (manhaj) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash Qath’i, Pendekatan Qauli dan Pendekatan Manhaji.

Pendekatan Nash Qoth’i dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur’an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur’an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur’an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan Qauli dan Manhaji.

Pendekatan Qauli adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah). Pendekatan Qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah) dan hanya terdapat satu pendapat (qaul), kecuali jika pendapat (qaul) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (ta’assur atau ta’adzdzur al-‘amal atau shu’ubah al-‘amal) , atau karena alasan hukumnya (‘illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (i’adatun nazhar), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk didijadikan pedoman.

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh nash qoth’i dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji.

Pendekatan Manhaji adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (al-qowaid al-ushuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (ijtihad jama’i), dengan menggunakan metoda : mempertemukan pendapat yang berbeda (al-Jam’u wat taufiq), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (tarjihi), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (ilhaqi) dan istinbathi.

Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode al-Jam’u wa al-Taufiq.

Jika usaha al-Jam’u wa al-Taufiq tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode tarjihi (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (muqaran al-madzahib) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan.

Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (qaul) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (qaul) yang rajih (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (qaul) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (al-kutub al-mu’tabarah) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode ilhaqi, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam al-kutub al-mu’tabarah.

Sedangkan metode Istinbathi dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode ilhaqi karena tidak ada padanan pendapat (mulhaq bih) dalam al-kutub al-mu’tabarah. Metode istinbathi dilakukan dengan memberlakukan metode qiyasi, istishlahi, istihsani dan sadd al-dzari’ah.

Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (mashalih ‘ammah) dan intisari ajaran agama (maqashid al-syari’ah). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya. (Sumber : Drs. H. Sholahudin al Aiyub, M.Sc)

Read More

Wasiat dalam perspektif kompilasi hukum islam (bag 3)

Kompilasi Hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Ibnu Hazm dan fuqaha Malikiyah yang termasyhur tidak membolehkan sama sekali berwasiat kepada ahli waris. Sedangkan fuqaha Syi’ah Imamiyah memperbolehkan, asalkan mendapatkan izin dari pada ahli waris lainnya (A. Rachmad Budiono, 1999:175).

Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya, baik mental maupun fisik. Oleh karena itu, mudah sekali timbul rasa simpati pada diri orang yang sakit itu terhadap orang-orang yang menolongnyaa. Dalam keadaan yang demikian ini mudah sekali timbul rasa sintemental. Untuk mencegah berlebih-lebihnya perwujudan perasaan yang demikian ini, maka diadakan pembatasan-pembatasan oleh hukum, supaya pihak-pihak (more…)

Read More

Wasiat dalam perspektif kompilasi hukum islam (bag 2)

Supaya seseorang dapat menyatakan kehendaknya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak, akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewariskan harta bendanya atau tidak. Disini yang sulit mencari ukuran “berakal sehat” itu. Menjadi pertanyaan, apakah seseorang yang sangat mencintai orang lain ( jatuh cinta ), kemudian mewasiatkan harta bendanya kepada orang yang dicintainya itu, dapat dikatakan berakal sehat. Dalam hal ini yang menjadi pedoman umum adalah sepanjang tidak terbukti sebaliknya, seseorang harus dianggap sehat (A. Rachmad Budiono, 1999:174).

Tentang penerima wasiat dapat diketahui dari ketentuan Pasal 171 butir f  dan Pasal 194 ayat (1) kKompalasi Hukum Islam, yaitu (more…)

Read More