Sejarah KUHPerdata

Sejarah mencatat bahwa kerajaan Romawi mempunyai peradaban sangat tinggi di masanya, entah hasil karya orang Romawi sendiri atau dari sari-sari pengetahuan negara jajahannya tidak menjadi pokok masalah kali ini. Maka tidak mengherankan apabila pada masa itu Kerajaan Romawi telah mempunyai hukum dan peraturan yang berlaku bagi warganya. Salah satu wilayah yang pernah menjadi warganya (terjajah) adalah negara Perancis, maka warga Perancis juga harus menggunakan hukum yang berasal dari kerajaan Romawi.
Setelah zaman kerajaan berakhir dan Perancis membentuk negara sendiri, pada tanggal 21 Maret 1804 hukum di negara Perancis dikodifikasikan dengan nama Code Civil des Francais. Kemudian tahun 1807, kodifikasi ini diundangkan lagi dengan nama Code Napoleon.

Sewaktu Perancis menduduki Belanda, Code Napoleon ini berlaku pula sebagai kitab undang-undang resmi di negara Belanda. Setelah merdeka dan Perancis meninggalkan negaranya, Belanda juga mengkodifikasi hukum yang berasal dari Code Napoleon dan Hukum Belanda Kuno. Pada tahun 1838, pemerintah kerajaan Belanda telah mengkodifikasikan BW (Bugelijk Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil dan WvK (Wetboek Koophandel) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Selanjutnya, masa penjajahan berpindah ke Indonesia. BW dan WvK oleh pemerintahan Hindia Belanda ditiru dengan asas konkordansi (sesuai pasal 75 Regerins Reglement jo Pasal 131 Indische Staatsregeling) di Indonesia. Sehingga pemerintahan Hindia Belanda kala itu mengodifikasikan keduanya dan menyusun KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30 April 1847 berdasarkan Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Pada masa penjajahan Jepang, Jepang tidak membawa hukum baru bagi negara jajahannya. Pemerintah Militer Jepang mengeluarka UU No. 1 Tahun 1942 yang dalam pasal 2 menetapkan bahwa semua undang-undang, di dalamnya termasuk KUHPer Hindia Belanda, tetap berlaku sah untuk sementara waktu.

Setelah proklamasi kemerdekaan yang mendadak, Pemerintah Indonesia belum membuat peraturan hukum yang baru mengenai hukum perdata dan pidana. Oleh sebab itu, setelah merdeka Indonesia masih menggunakan Hukum zaman Hindia Belanda yang dikodifikasikan. Sesuai UUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan, “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang.” Setelah itu, baik ketika RIS (sesuai Pasal 192 ketentuan peralihan konstitusi RIS), kembali dengan bentuk NKRI dengan UUDS 1950nya (Pasal 142 ketentuan peralihan), kembali ke UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia masih memberlakukan KUHPer zaman Hindia Belanda yang disesuaikan sedikit demi sedikit hingga sekarang. (Sumber : Indonesiarek.blogspot.com)

Read More

Soal Latihan Hukum Keluarga & Kewarisan Islam

Soal Latihan Hukum Keluarga dan kewarisan Islam

  1. Ajaran Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, diantaranya tentang kewarisan, mengapa masalah kewarisan harus diatur ? jelaskan dengan singkat !
  2. Mengapa Nabi memerintahkan untuk mempelajari hukum waris dan mengajarkannya ? jelaskan dengan singkat !
  3. Apa arti faraidl, dan apa yang dimaksud dengan ilmu faraidl ?
  4. Jelaskan perbedaan antara harta tirkah dengan harta waris !
  5. Sebutkan hak-hak si mayit yang harus ditunaikan sebelum bagi waris !
  6. Ada berapa macam bentuk harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia ? sebutkan!
  7. Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya waris mewaris sebelum Islam ? sebutkan !
  8. Sebutkan sumber-sumber hukum kewarisan Islam !
  9. Sebutkan sebab-sebab dan syarat-syarat waris mewaris !
  10. Sebutkan rukun-rukun waris !
  11. Sebutkan sebab-sebab terhalangnya (mamnu) dalam waris mewaris !
  12. Sebutkan prinsip-prinsip hukum waris Islam !
  13. Sebutkan Asas-asas Hukum Waris Islam !
  14. Ahli waris dilihat dari segi haknya (bagiannya), ada 3 (tiga) kelompok. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat !
  15. Apa yang dimaksud dengan Ashabah ? dan ada berapa macam, sebutkan !
  16. Jelaskan yang dimaksud dengan Ashabah Binafsihi !
  17. Jelaskan yang dimaksud dengan Ashabah Bil Ghairi !
  18. Jelaskan yang dimaksud dengan Ashabah Maal Ghairi !
  19. Apa yang dimaksud dengan Hijab (Mahjub) ? dan ada berapa macam ?
  20. Apa yang dimaksud dengan Hijab Hirman ?
  21. Apa yang dimaksud dengan Hijab Nuqsan ?
  22. Apakah ahli waris Djawil Arham berhak waris ? jelaskan !
  23. Apa yang dimaksud dengan Aul ?
  24. Apa yang dimaksud dengan Rad ?
  25. Apa yang dimaksud dengan khuntsa ? dan ada berapa macam, sebutkan !
  26. Apa yang dimaksud dengan khuntsa ghairu musykil ?
  27. Apa yang dimaksud dengan khuntsa ghairu musykil ?
  28. Apa yang dimaksud dengan khuntsa musykil ?
  29. Bagaimana membagi harta waris bila terdapat dari para ahli waris seorang khuntsa ?
  30. Bagaimana membagi waris bila salah satu diantara ahli waris masih dalam kandungan ?
  31. Apakah anak zina dan lian berhak waris ? jelaskan !
  32. Apa beda anak zina dan anak lian ?
  33. Berapa besar ketentuan wasiat menurut hadis Nabi ? bagaimana hukumnya jika besar wasiat melebihi ketentuan tersebut ?
  34. Apa yang dimaksud dengan mafqud ?
  35. Apakah orang yang mafqud berhak waris ? bagaimana ketentuannya ?
  36. Apa yang dimaksud dengan Djawil Furudl ?
  37. Apa yang dimaksud dengan Djawil Arham ?
  38. Jika ahli waris terdiri dari istri dan ayah, berapa bagian istri ?
  39. Jika ahli waris terdiri dari 1 orang anak laki-laki, suami, dan ibu, berapa bagian suami ?
  40. Jika ahli waris terdiri dari 1 orang anak perempuan, istri, dan nenek, berapa bagian 1 orang anak perempuan ?
  41. Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan 2 orang saudara perempuan, berapa bagian ayah ?
  42. Jika ahli waris terdiri dari suami, 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, dan ibu, berapa bagian ibu ?
  43. Jika ahli waris terdiri dari 3 orang anak perempuan, dan 2 orang istri, berapa masing-masing bagian istri ?
  44. Jika ahli waris terdiri dari 2 orang anak perempuan, 3 orang anak laki-laki, istri dan ayah, berapa bagian anak ? baik anak laki-laki dan anak perempuan.
  45. Apa yang dimaksud dengan harta gono-gini ?
  46. Bagaimana pembagian waris, jika istri menuntut pembagian harta gono-gini ?
  47. Bagaimana masing-masing pembagian 4 orang istri, jika masing-masing istri mempunyai anak ?
  48. Bagaimana ketentuan hadis Nabi dalam menentukan seseorang khuntsa musykil dan khuntsa ghairu musykil ?
  49. Apakah anak adopsi berhak mendapat warisan dari harta orang tua angkatnya ? dan dengan jalan apa bisa mewarisi ? jelaskan !
  50. Sebutkan faktor apa saja yang menyebabkan seseorang tidak dapat mewarisi harta warisan dari si mayit ! sekalipun si mayit adalah orang tuanya sendiri.
  51. Apa yang dimaksud dengan asas Ijbari dalam kewarisan ?
  52. Apa yang dimaksud dengan asas bilateral dalam kewarisan ?
  53. Apa yang dimaksud dengan asas Individual dalam kewarisan ?
  54. Apa yang dimaksud dengan asas keadilan berimbang dalam kewarisan?
  55. Apa yang dimaksud dengan asas kematian dalam kewarisan ?
  56. Bagaimana pendapat anda tentang harta gono-gini yang berlaku bagi penduduk Indonesia dalam hubungannya dengan waris mewaris ? apakah bertentangan dengan hukum Islam ?
Read More

Soal Latihan Hukum Islam

Soal Latihan Hukum Islam

  1. Kemukakan alasan anda mengapa hukum Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib yang telah ditetapkan atau dimasukkan dalam kurikulum program ilmu hukum !
  2. Apa yang dimaksud dengan istilah Hukum Islam, Syariah Islam, dan Fiqih Islam ?
  3. Apa beda Islamic Law dan Islamic Jurisprudence ?
  4. Apa yang dimaksud dengan orang Mukallaf ?
  5. Jelaskan perbedaan kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam kompetensi Peradilan Agama, dan apa yang dimaksud dengan asas Actor Sequitor Forum Rei dalam kompetensi relatif pada Peradilan Agama !
  6. Apa yang dimaksud dengan Ahkamul Khamsah ?
  7. Jelaskan pokok-pokok perbedaan Fiqih dan Syariah !
  8. Sebutkan ciri-ciri Hukum Islam yang anda ketahui !
  9. Kemukakan pendapat anda apa tujuan dari Hukum Islam ?
  10. Jelaskan perbedaan Peradilan Islam dengan Peradilan Agama, dan sebutkan kewenangan masing-masing dari Peradilan Islam dan Peradilan Agama !
  11. Dalam Fiqih Muamalah secara umum, ada bidang Munakahat dan bidang Faraid, apa yang dimaksud dengan munakahat dan faraid ?
  12. Sebutkan tahapan dan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam !
  13. Pada masa fase permulaan hukum Islam yaitu dalam pembentukan dan pembinaan hukum Islam telah diletakkan tiga dasar atau asas, sebutkan asas apa saja !
  14. Sebutkan khalifah-khalifah yang menjadi pemimpin pada fase persiapan hukum Islam dan sebutkan kemajuan-kemajuannya yang anda ketahui !
  15. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Indonesia memiliki Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sedangkan dalam Islam berdasarkan surah An-Nisa: 35 dan 128 dikenal adanya lembaga Tahkim, jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga Tahkim / Arbitrase ? apa alasannya Islam lebih mengedepankan penyelesaian perkara melalui lembaga Tahkim dari pada melalui lembaga Pengadilan ?
  16. Dalam Hukum Perdata Islam ada beberapa bentuk jual beli yang diharamkan, coba anda sebutkan !
  17. Bidang apa saja yang termasuk kompetensi absolute dalam Pengadilan Agama ?
  18. Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional mempunyai beberapa produk pemikiran dalam melaksanakan Hukum Islam di Indonesia, diantaranya ada Syariah, Fiqih, Fatwa MUI, Keputusan Pengadilan Agama, Peraturan perundang-Undangan, dan Kompilasi Hukum Islam, dari semua produk tersebut coba anda jelaskan apa beda dari Fiqih, Fatwa MUI, dan Kompilasi Hukum Islam ?
  19. Di masa Khalifah Abu Bakar ash Shiddiq pemecahan persoalan hukum yang timbul / terjadi di masyarakat dilakukan dengan beberapa cara, sebutkan yang anda ketahui !
  20. Pada masa khalifah siapa dilakukan pengkodifikasian mushaf Al-Quran dan apa alasan perlunya dilakukan kodifikasi Al-Quran ?
  21. Dalam pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia dan Peradilan pada umumnya, terdapat istilah khusus, diantaranya Peradilan dan Pengadilan, jelaskan perbedaan dari dua istilah tersebut, dan jelaskan pengertian Peradilan Agama !
  22. Apa saja kemajuan yang dicapai pada masa Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam Khalifah Umar bin Khatab ?
  23. Apa saja kemajuan yang dicapai pada masa Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam Khalifah Usman bin Affan ? dan apa nama mushaf Al-Quran yang berhasil disempurnakan oleh Khalifah Usman ?
  24. Sebutkan dan jelaskan asas-asas dalam Peradilan Agama !
  25. Jelaskan Perbedaan dari : Mahkum Bihi, Mahkum Alaih, Mahkum Lahu Yang terdapat dalam unsur-unsur Peradilan Agama !
  26. Apa yang dimaksud dengan Hiwalah ?
  27. Apa beda dari musyarakah, mudharabah, dan muzaraah ?
  28. Apa yang dimaksud dengan Fiqih Jinayah dan berikan satu contoh beserta jenis hukumannya !
  29. Jelaskan dengan singkat alasan filosofis dan alasan sosiologis dikeluarkannya Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 !
  30. Apa beda Hukum Taklify dan Hukum WadI ?
  31. Jauh sebelum lembaga Arbitrase dikenal oleh dunia Barat, Islam telah memperkenalkan sebuah lembaga yang dinamakan Tahkim, jelaskan dengan singkat latar belakang lahirnya lembaga Tahkim dalam sejarah Peradilan Islam dan sebutkan sumber hukumnya !
  32. Jelaskan yang dimaksud dengan asas kebebasan dalam peradilan agama !
  33. Sebutkan jenis-jenis diyat dalam Hukum Pidana Islam !
  34. Sebutkan macam-macam jual beli yang diharamkan dalam hukum perdata Islam !
  35. Sebelum datangnya Islam ke Indonesia, tata hukum di Indonesia dipengaruhi oleh peradaban Hindu. Hal ini terlihat adanya pemisahan antara Peradilan Raja dengan Peradilan yang dilaksanakan pejabat-pejabat tertentu. Lembaga Peradilan pada masa Kesultanan terdapat dua lembaga Peradilan yang disebut dengan Lembaga Peradilan Pradata dan Lembaga Peradilan Padu, coba anda jelaskan apa perbedaan dari dua Lembaga Peradilan tersebut dan perkara apa saja yang termasuk dalam kewenangannya masing-masing !
  36. Sebutkan dan jelaskan asas-asas dalam Hukum Pidana Islam !
  37. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan Periode Tahkim, Periode Ahlul Halli Wal Aqdi dan Periode Tauliyah pada masa perkembangan sejarah Peradilan Agama !
  38. Para ahli fiqih memberikan syarat-syarat untuk mengangkat seseorang menjadi hakim, sebutkan syarat yang diperlukan seorang hakim !
  39. Apa yang dimaksud dengan Qishash ?
  40. Dalam hukum perdata Islam ada hak memilih (khiyar) bagi si pembeli, yaitu khiyar Majelis, Khiyar Syarat dan khiyar Aibi, apa beda dari hak pilih (hak khiyar) tersebut ?
  41. Apa yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman dalam Peradilan Agama ?
  42. Sebutkan sumber-sumber Peradilan Agama!
  43. Apa bentuk hukuman bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam ?
  44. Sebutkan dan jelaskan asas-asas Hukum Perdata Islam !
  45. Dalam hukum perdata Islam ada istilah Ijarah, apa yang dimaksud dengan Ijarah dan apa saja syaratnya ?
  46. Apa beda jarimah hudud dan jarimah tazir dalam hukum pidana Islam?
  47. Apa bentuk diyat untuk orang yang membunuh serupa sengaja ?
  48. Analisis menurut pendapat anda, relevankan hukum pidana Islam diberlakukan di Indonesia dan bagaimana jika sistem pidana kita diberlakukan hukum Qishash ?
  49. Apa perbedaan yang paling krusial dalam sistem pidana Islam dengan sistem pidana di Indonesia?
  50. Apa tujuan dari hukum Pidana zina dalam Islam ?
Read More

Relevansi Hukum Waris Islam

Hikmah Allah telah menetapkan, setiap orang di dunia pasti akan mati dan harta yang ditinggalkannya pasti beralih kepada lainnya. Di sinilah jalan itu bercabang. Di persimpangan jalan ini terpampang jelas jalan Islam dan jalan jahiliyah. Persoalannya kini, apakah jalan Islam masih relevan seperti dulu? Ataukah harus digugat dan direvisi karena tuduhan diskriminasi, bias masculine-centris dari warisan budaya patriarkhi?

Disinilah orang yang bekal ilmunya dangkal dan pandangannya kabur, tanpa terasa akan terjebak dalam jalan jahiliyah. Bahkan tidak jarang, di antara mereka ada yang bangga, menyuarakan secara keras, menganggap dirinya sebagai pembaharu dan pemikir progresif. Padahal tidak lain, “pembaharuan” tersebut hanyalah mengulang dan menirukan nenek moyangnya dalam pemikiran, bahwa hukum waris Islam tidak lagi relevan di tengah masyarakat madani yang demokratis dan berperadaban tinggi ini. Sebab –katanya- fiqih Islam yang kini berkembang merupakan warisan fiqih purba yang rigid (kaku) dan diskriminatif.

Maka melalui makalah ini, Insya Allah akan saya paparkan kedudukan hukum waris dalam Islam, pandangan jahiliyah klasik dan pemikiran modern yang kini berkembang tentang hukum waris Islam, dan jawaban Islam terhadap syubhat-syubhat (kerancuan berfikir) mereka.

Read More

Asas Dan Prinsip Dalam Undang-Undang Perkawinan

Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, yaitu :

  1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membentu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
  2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
  4. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
  5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
  6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah:

1.            Asas sukarela

2.            Partisipasi keluarga

3.            Perceraian dipersulit

4.            Poligami dibatasi secara ketat

5.            Kematangan calon mempelai

6.            Memperbaiki derajat kaum wanita

Read More