Teks Piagam Madinah

Adapun teks lengkap Piagam Madinah sebagaimana tercantum dalam buku Sirah Rasul Allah karya Muhammad Ibn Ishaq – yang keotentikannya sudah disepakati para sarjana orientalis, seperti Julius Wellhausen, Leon Caetani, Hubert Grimne dan Montgomery Watt – adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah Piagam dari Muhammad, Rasulullah SAW, di kalangan Mukminin dan Muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yastrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1 : Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

Pasal 2 : Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaa) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 3 : Banu ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 4 : Banu  Sa’idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 5 : Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 6 : Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 7 : Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 8 : Banu ‘Amr Ibn ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 9 : Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 10 : Banu al-‘Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 11 : Sesungguhnya Mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12 : Seorang Mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu Mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13 : Orang-orang Mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan Mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14 : Seorang Mukmin tidak boleh membunuh orang bermain lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang Mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15 : Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya Mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

Pasal 16 : Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (Mukmin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).

Pasal 17 : Perdamaian Mukminin adalah satu. Seorang Mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta Mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18 : Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

Pasal 19 : Orang-orang Mukmin itu membalas pembunuh Mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20 : Orang musyrik (Yastrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21 : Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22 : Tidak dibenarkan bagi yang Mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23 : Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wajalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24 : Kaum Yahudi memikul biaya bersama Mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25 : Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan Mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Pasal 26 : Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 27 : Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 28 : Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 29 : Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 30 : Kaum Yahudi Banu al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 31 : Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa dirinya dan keluarganya.

Pasal 32 : Suku Jafnah dari Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

Pasal 33 : Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

Pasal 34 : Sekutu-sekutu Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa’labah).

Pasal 35 : Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36 : Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menurut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatannya itu akan menimpa diri dan keluarganya. Kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

Pasal 37 : Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum Muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38 : Kaum Yahudi memikul biaya bersama Mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 39 : Sesungguhnya Yastrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga Piagam ini.

Pasal 40 : Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak berkhianat.

Pasal 41 : Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42 : Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, serahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 43 : Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44 : Mereka (pendukung Piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yastrib.

Pasal 45 : Apabila mereka (pendukung Piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum Mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46 : Kaum Yahudi al’Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 47 : Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Rosulullah SAW.

Read More

Ringkasan Piagam Madinah

Secara ringkas isi Piagam Madinah tersebut seperti ditulis oleh Nourouzzaman Shiddiqi sebagai berikut :

  1. Masyarakat pendukung Piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya, maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23 dan 42).
  2. Masyarakat pendukung semula terpecah belah, dikelompokkan dalam kategori Muslim dan non-Muslim. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaraan seagama (pasal 15). Diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14, 19, dan 21).
  3. Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadah bagi orang-orang non-Muslim khususnya Yahudi (Pasal 25 sd 30).
  4. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat: wajib saling membantu dan tidak boleh seorangpun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11).
  5. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, 36, 37, 38, 44).
  6. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (Pasal 34, 40, 46)
  7. Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan 10).
  8. Hukum harus ditegakkan, siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapa pun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13, 22, dan 43)
  9. Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (Pasal 45).
  10. Hak setiap orang harus dihormati (Pasal 12)
  11. Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47)

 

Read More

Konstitusi Pertama di Dunia “PIAGAM MADINAH”

Sejak hijrah dari Mekah ke Yastrib pada tahun 622 H, Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah masyarakat yang plural dengan aliran ideologi dan politik yang heterogen. Tipe kepemimpinan yang sangat demokratis dan toleran terhadap semua pihak. Akibatnya semua penduduk merasa aman dan tenteram, akhirnya kota Yastrib berubah menjadi Madinah Al-Munawarah, yang berarti Kota Yang Bercahaya.

Fakta tersebut di atas didukung oleh adanya Piagam Madinah atau saat itu disebut Misaq Madina’, konstitusi yang dirancang oleh Muhammad Rasulullah untuk menyatukan semua komponen di Madinah. Sejarahwan Montgomery Watt menyebutnya The Constitution of Medina, R.A. Nicholson menamakannya Charter, Philip K. Hitti menyebutnya Agreement dan Zainal Abidin Ahmad menyebutnya Piagam. Para sejarahwan Barat dan Timur mengakuinya sebagai dokumen politik terlengkap dan tertua. Jauh mendahului konstitusi Amerika Serikat (1787) yang biasanya dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia yang dipelopori oleh Declaration of Human Rights ( 5 Juli 1775). Piagam Madinah juga mendahului konstitusi Perancis (1795) yang dipelopori oleh Les droits de l’homme et du citoyen (Agustus 1789). Bahkan lebih dulu daripada konstitusi tidak tertulis (konvensi) Inggris yang disebut Magna Charta (15 Juni 1215).

Menurut pemikir asal Turki, Ali Bulac, apa yang ditekankan dalam Piagam Madinah bukanlah sebuah utopia yang artifisial atau sebuah latihan politis-teoritis. Ia memasuki sejarah tertulis sebagai dokumen hukum yang diterapkan secara sistematis dan konkret dari tahun 622-632 M. Berbagai realitas demokrasi, seperti tripilar demokrasi; isogoria, isonomia, maupun isokratia. Pemberdayaan rakyat, ataupun penghargaan terhadap pluralitas masyarkat bisa kita temukan dalam Piagam Madinah tersebut. Apalagi HAM, seperti gagasan John Locke dengan tiga hak alami manusia – life, liberty dan property – atau pun ide Franklin D. Rosevelt tentang four freedom yang dikampanyekannya – freedom of speech an expression, freedom of worship, freedom from fear dan freedom from want – jauh sebelumnya telah digagas oleh Islam.

     Piagam Madinah merupakan sebuah konsesus bersama antara berbagai golongan, ras, suku dan, agama, yang sangat demokratis. Mewariskan prinsip-prinsip dalam menegakkan masyarakat pluralistik.

Piagam Madinah menjadi Konstitusi Negara Muslim yang pertama ada. Piagam Madinah menyetujui dan melindungi kepercayaan non-Muslim dan kebebasan untuk mendakwahkannya. Non-Muslim dibebaskan dari membela negara, hak, hidup, dan hak milik mereka dijamin dan dilindungi, dan mereka mendapat hak otonomi yudisial.

Faham Konstitusionalisme semakin berkembang di dalam abad ke 20 ini. Terutama pada waktu2 yang akhir ini, sehingga tidak ada suatu negara merdeka yang muncul ke dunia, yang tidak memiliki suatu Konstitusi. Walaupun tiap2 negara baru itu mengalami kegoncangan dan kekacauan, yang menyebabkan pergantian pemerintahan dan hapusnya suatu Konstitusi, tetapi peristiwa2 yang tragis itu senantiasa disusuli oleh pemerintahan baru yang membawa konstitusi baru lagi.

Perkataan demokrasi, hukum dan kerakyatan, selalu identik dengan Konstitusi. Tidak mungkin suatu negara diakui sebagai negara demokrasi, negara hukum atau negara kerakyatan, kalau tidak mempunyai suatu Konstitusi. Dan sebaliknya, suatu negara yang tidak mempunyai Konstitusi, dikatakan negara diktatur, anarkhi atau otokrasi.

Kapankah Konstitusi itu muncul kedunia ? Para sarjana selalu mengingatkan abad ke 18, sebagai abad lahirnya Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 dan Konstitusi Perancis pada 1795. Ada pula yang menariknya mundur ke abad 13, waktu munculnya Magna Charta dari Inggris pada 1215, sebagai Konstitusi tidak tertulis (Convention or unwritten Constitution) yang pertama.

Apakah memang benar keterangan-keterangan itu ?

Pemakaian perkataan “Constitution of Athena” (Konstitusi Athena) kepada hasil karya filosouf Yunani Aristoteles, tidaklah boleh diartikan sebagai arti kenegaraan yang sebenarnya. Ia bukanlah suatu piagam konstitusionil sebagai  yang dipahamkan sekarang ini.

Menurut penyelidikan yang terbaru, piagam politik yang memenuhi syarat2 kenegaraan pertama kali muncul dalam abad ke 7. Bukan di Amerika Serikat atau Perancis dan bukan pula di Inggris,  tetapi  Konstitusi  yang  pertama  itu  lahir  dalam pangkuan Asia, khususnya Arabia,

sebagai hasil persetujuan bersama dari masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku, golongan dan agama.

Sebagai pemegang amanat rakyat yang bermacam ragam tetapi bersatu dalam cita2, Nabi Muhammad telah menandatangani piagam itu pada tahun 1 H (622 M), sebagai pertandaan lahirnya Negara Islam. Negara itu dinamakan oleh Muhammad Zafrullah Khan, bekas Menteri Luar Negeri Pakistan, dan sekarang menjadi Wakil Ketua Mahkamah Internasional dengan “Republik Madinah”.

Negara Islam yang pertama muncul dalam abad ke 7, dengan suatu Konstitusi yang dinamakan oleh W. Montgomery Watt dengan “Konstitusi Madinnah”.

Dengan penggabungan pendapat kedua sarjana ini, dapatlah ditegaskan bahwa “Republik Madienah lahir dengan mempunyai Konstitusi Madinah”.

Konstitusi Madinah, yang dianggap sebagai Konstitusi yang pertama di dunia itu. Ia mendahului Konstitusi2 Amerika Serikat dan Perancis, hampir 12 abad sebelumnya bahkan ia mendahului Magna Charta Inggris, hampir 6 abad.

Read More

Konstitusi pada Pembagian Hukum (3)

      Mengapa Inggris tidak mempunyai Konstitusi? Pertanyaan ini lebih mudah diajukan daripada dijawab, dan lebih mudah untuk menjawab dengan panjang lebar – daripada secara singkat. Tetapi dalam bab ini kita kan memberikan jawaban pendek. Pertimbangkan alasan mengapa negara mempunyai konstitusi – kehendak untuk membuat permulaan yang baru. Apakah Inggris mempunyai pengalaman ini?  Kadang-kadang orang berbicara seolah-olah Inggris tidak mempunyainya. Mereka berbicara tentang sebuah garis perkembangan yang tak terputus dari waktu paling awal, yang dengannya institusi-institusi yang belum sempurna disesuaikan dan ditambahkan, dan akhirnya diperluas dan didemokratisasikan, hingga monarki absolut datang untuk diwujudkan dalam demokrasi parlementer. Tetapi terdapat keterputusan dalam sejarah Inggris dan ketika keterputusan  itu  terjadi, dilakukanlah  upaya  untuk  membuat permulaan yang baru dan untuk mempertahankan asas-asas ketatanegaraan baru dalam Konstitusi. Keterputusan sejarah itu terjadi bersamaan dengan Perang Sipil pada 1642 dan eksekusi Charles I pada 1649. Di masa-masa Persemakmuran dan Protektorat, 1649-1660, dilakukan berbagai upaya untuk menyusun sebuah Konstitusi bagi Kepulauan Britania – bukan hanya bagi Inggris, karena Cromwell telah menyatukan Inggris, Skotlandia dan Irlandia ke dalam satu pemerintahan. Hasil terbaik dari berbagai upaya terhadap Konstitusi ini adalah Instrumen Pemerintahan (Instrument of Government) tahun 1653. Instrumen itu menunjukkan semua tanda sebuah Konstitusi sebagaimana yang kita pahami saat ini. Jika Persemakmuran terus berlangsung, tidak diragukan lagi bahwa masih ada Konstitusi Britania, yang mengusung prinsip-prinsip fundamental ketatanegaraan sebagaimana yang telah muncul dari konflik-konflik Perang Sipil. Bangsa Inggris saat itu telah siap bagi permulaan yang baru, mereka ingin membatasi pemerintahan, dan mereka telah mempunyai pandangan-pandangan tertentu menyangkut hubungan yang tepat antara legislatif dan eksekutif dan tentang hak-hak asasi manusia. Mareka memasukkan ini semua ke dalam berbagai upaya mereka pada Konstitusi.

          Bagaimanapun juga, hasilnya mereka tidak menyetujui dan mereka tidak memperoleh cukup dukungan bagi setiap Konstitusi mereka. Maka Charles II kembali ke singgasana dan di sana terjadi Restorasi – sebuah kata penting, karena kata ini menjelaskan mengapa pada tahun 1660 tidak ada Konstitusi yang disusun. Kembalinya Charles II tampak seperti sebuah permulaan baru, tetapi sebenarnya tidak. Hal itu berarti kembalinya sebuah bentuk pemerintahan lama, pembangunan kembali sistem lama, Oleh karena itu, mereka yang berbicara tentang ketidakterputusan garis perkembangan dalam sejarah pemerintahan Inggris mempunyai banyak sekali sisi kebenaran. Ada Keterputusan dan upaya  untuk membuat sebuah permulaan baru dengan Konstitusi, tetapi gagal, dan tatanan lama ditetapkan kembali.

          Tetapi, mungkin ditanyakan, apakah Revolusi tahun 1688 dan Pernyataan Hak-hak Manusia (Bill of Right) itu? Apakah  itu bukan merupakan pemutusan dan permulaan baru? Apakah Pernyataan Hak-hak Manusia bukan sebuah Konstitusi? Di sini, lagi-lagi, kelihatannya Inggris telah mempunyai Konstitusi tetapi sebenarnya tidak. Pernyataan  Hak-hak  Manusia jelas  berkaitan dengan  persoalan  konstitusional. Ia  berkaitan terutama  dengan  pembatasan kekuasaan Raja dan  perlindungan pada  hak-hak  tertentu rakyat. Ia  menyerupai  Konstitusi sebagaimana  yang  bisa  kita  temukan  di  Inggris. Tetapi  ia  hanya  mencakup  sebagian  kecil persoalan. Yang lebih penting, ia tidak berusaha membatasi kekuasaan parlemen. Maka akibat Revolusi tahun 1688 adalah perkembangan supremasi dan kedaulatan parlemen, sebagai persoalan hukum, dalam sistem pemerintahan Inggris.

          Sebuah konsekuensi menarik dan penting muncul dari sini. Karena parlemen menjadi badan pembuat hukum yang berdaulat, tidak ada Konstitusi yang dibentuk untuk membatasi kekuasaan parlemen. Jika sejumlah batasan ingin diterapkan pada pelaksanaan kekuasaan yang tidak dibatasi secara hukum ini, batasan-batasan ini harus dicapai dengan sarana-sarana non-legal, dengan opini publik, dengan pemilihan, dengan pengembangan kebiasaan dan tradisi. Sedemikian rupa sehingga, sementara di beberapa negara pada abad ke 18 dan 19 orang-orang bekerja menyusun Konstitusi yang akan membatasi kekuasaan legislatif, di Inggris parlemen menjadi supreme, dan ia dikontrol oleh sarana-sarana politik dan bukan oleh hukum Konstitusi. Bangsa Inggris, dibanding dengan bangsa-bangsa lain, bukannya kurang peduli dengan pernyataan tentang hak-hak manusia atau dengan pembatasan aktifitas pemerintahan, tetapi sifat dari konflik  konstitusional mereka telah mengakibatkan kemenangan parleman atas Raja mereka; kemenangan itu telak dan parlemen berdiri sebagai badan berdaulat sampai-sampai tidak ada Konstitusi yang bisa mempunyai kedudukan lebih tinggi darinya.

          Kita melihat bahwa alasan lain mengapa negara-negara memerlukan Konstitusi adalah bahwa ketika negara-negara itu bersatu dengan negara yang lain, mereka ingin mempertahankan kekuasaan tertentu untuk mereka sendiri atau untuk melindungi pasal-pasal tertentu dalam undang-undang serikat (kesatuan). Sekarang  Inggris bersatu dengan Skotlandia pada 1707 dan dengan Irlandia pada 1801, dan wajar mengajukan pertanyaan mengapa kesatuan ini tidak menghasilkan Konstitusi. Alasan pertama adalah bahwa kesatuan itu bukan kesatuan federal; di masing-masing negara mereka melakukan penghapusan parlemen lokal dan penyatuan penuh legislatif Skotlandia dan Irlandia dengan Inggris di bawah satu parlemen – parlemen yang diakui mempunyai kedaulatan. Dengan demikian, tidak ada kekuasaan legislatif yang harus dicadangkan  bagi parlemen  Skolandia  atau Irlandia,  yang  membutuhkan  perlindungan  dalam  Konstitusi.  Dalam  waktu  yang  sama, perlu dicatat  bahwa  ada jaminan-jaminan tertentu  yang  diberikan  pada  saat  penyatuan  yang  dianggap  sebagai  bagian  dari  persetujuan. Maka,  dalam undang-Undang  Persatuan  (Acts of Union)  dengan  Skotlandia  dan  dengan  Irlandia  jaminan keagamaan tertentu dibacakan dan ditetapkan bahwa jaminan-jaminan itu tetap tidak berubah selamanya. Tetapi Undang-Undang itu telah dicabut atau diamandemen. Karena kedaulatan parlemen melarangnya untuk mengikat dirinya. Sekali kedaulatan itu ditegakkan, tidak ada Konstitusi yang mengikat yang dapat ditetapkan pada saat penyatuan dengan Skotlandia dan Irlandia yang tidak akan menimbulkan konflik dengan asas utama itu. Tidak diragukan, jika parelemen Inggris bersedia untuk dikontrol oleh Konstitusi pada saat penyatuan, hal itu dapat dilakukan. Tetapi kenyataannya doktrin utama sistem pemerintahan pada saat itu adalah kedaulatan parlemen.

          Karena itu, terlihat bahwa berbagai jenis pengaruh yang mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi Konstitusi juga tidak berlaku bagi Inggris, atau berjalan sangat lambat atau dilawan oleh pengaruh-pengaruh penentang yang lebih kuat. Inggris membuat paling tidak satu permulaan baru setelah pecahnya revolusi dan berusaha hidup di bawah Konstitusi, tetapi Restorasi mengakhiri semua itu. Setelah tahun 1688 perkembangan doktrin parlemen yang berdaulat menyingkirkan segala kemungkinan akan Konstitusi yang dapat mengontrol legislatif. Kesatuan dengan Skotlandia dan Irlandia dibuat dalam kerangka parlemen yang berdaulat ini dan mencakup penghapusan parlemen mereka sendiri. Maka, pada setiap tahap ketika Britania boleh jadi sudah mempunyai Konstitusi, langkah itu dicegah.

          Ini tidak berarti bahwa Britania tidak pernah bisa mempunyai sebuah Konstitusi. Mungkin saja bahwa opini publik dengan kuat menuntut bahwa kekuasaan parlemen dibatasi secara hukum oleh Konstitusi sebagaimana yang terjadi di parlemen Irlandia, dan opini ini mungkin terus hidup. Jika sebuah sistem federal dibangun di Britania, supremasi Konstitusi mungkin dapat dibentuk.  Sejauh  ini  yang  dapat  dikatakan  adalah  bahwa  ini  belum  terjadi dan  jika  ingin  dilakukan maka  hukum  sistem  ketatanegaraan  Britania  harus diubah – doktrin  tentang  kedaulatan  parlemen sudah harus dihapuskan. Bagaimanapun juga, Britania dapat mempunyai  sebuah  Konstitusi  tanpa  harus  melakukan  sampai  sejauh  ini. Tidak ada alasan  mengapa  peraturan-peraturan  hukum  yang prinsipil  yang   mengatur   pemerintahan tidak  dikumpulkan ke dalam  satu undang-undang  gabungan  dan diundangkan oleh parlemen. Konstitusi ini tidak mempunyai status superior terhadap undang-undang parlemen yang lain; undang-undang itu tidak mengikat parlemen, tetapi undang-undang itu tentu  saja mengikat setiap institusi lain dan warga di negara itu. Undang-undang itu tidak mepunyai status yang sama  dalam  hukum  negara  sebagaimana yang dimiliki Konstitusi Selandia Baru di negara itu.

Undang-undang itu akan menjadi sebuah dokumen yang menarik atau mungkin membuka pikiran; undang-undang itu terutama memuat beberapa pernyataan paling penting dalam sejarah konstitusional. Tetapi kebanyakan bangsa Inggris akan menganggap kompilasi dan undang-undangnya sebagai, jika bukan pemborosan waktu, akrobat akademik – yang mereka rasakan hampir sama. Bagaimanapun juga, sebagaimana yang dikatakan Tuan Podsnap kepada orang-orang Prancis dalam Our mutual Friend:

Kita bangsa Inggris sangat bangga dengan Konstitusi kita, tuan. Konstitusi itu dianugerahkan Tuhan kepada kita.

Tidak ada negara lain yang dikasihi sebagaimana negeri ini …

‘Dan negara-negara lain,’ kata lelaki asing. ‘Mereka melakukan apa?’

‘Mereka melakukan, tuan,’ balas Tuan Podsnap, sambil mengeleng-gelengkan kepalanya; ‘mereka melakukan – saya minta maaf terpaksa mengatakan itu – karena mereka melakukan.’

‘Konstitusi itu merupakan anugerah khusus dari Tuhan,’ kata lelaki asing, sambil tertawa, ‘karena garis batas itu tidak luas.’

‘Pasti,’ jawab Mr. Podsnap; ‘Tetapi demikianlah. Konstitusi itu merupakan Piagam Negara. Pulau ini diberkahi, tuan, dengan sesuatu yang tidak diberikan secara langsung kepada negara-negara lain – karena memang sudah semestinya ini terjadi. Dan jika kita semua orang Inggris hadir, saya akan mengatakan …. bahwa pada orang Inggris ada perpaduan kualitas, kesederhanaan, kemandirian, tanggung jawab, ketenangan, berpadu dengan tiadanya segala sesuatu yang akan menyebabkan kebakaran jenggot anak muda, sesuatu yang tidak akan ditemukan di antara Bangsa-bangsa di Bumi.”

          Bangsa semacam itu, akan segera diakui, tidak membutuhkan Konstitusi. Tetapi, sebagaimana ditunjukkan Tuan Podsnap, negara-negara lain melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, dan karena demikian, maka sekarang kita perlu beranjak dan melihat bagaimana mereka melakukannya.

 

Read More

Akibat Hukum Secara Perdata Terhadap Anak yang Lahir Luar Kawin Pasca-Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Sejak lahirnya setiap orang pasti menjadi subjek hukum, seseorang itu menjadi subjek hukum sampai pada saat meninggalnya. Baru setelah kematianyalah seseorang dianggap berhenti menjadi subjek hukum. Didalam subjek hukum terdapat hubungan hukum, begitu juga dalam konteks anak luar kawin erat kaitannya dengan hubungan hukum dengan orang tuanya.
Hubungan hukum (rechtsverhouding/rechtsbetreking) adalah hubungan yang terjadi didalam masyakarat, baik antara subjek dan subjek hukum maupun antara subjek hukum dan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yakni hak dan kewajiban.  Hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum mempunyai makna bahwa terdapat hubungan yang sangat erat dan tak terpisahkan oleh setiap individu karena hak dan kewajiban berimplikasi terhadap akibat hukum yang timbul dari sebuah hubungan hukum yang terjadi.
Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Berbicara akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan maka kita pasti akan membahas akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yangmelahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya).
Dan terlepas dari  pembahasan masalah hak dan kewajiban serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan, maka apabila kita menelaah lebih jauh lagi tentang perkawinan itu erat kaitannya dengan adanya pencatatan. Dalam konteks pencatatan perkawinan dimana saling berhubungan dengan  banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan, kawin syar’i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai. Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.
Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan. Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.
Permasalahannya jika perkawinan harus tercatat maka kaum pria merasa keberatan terutama pria yang sudah memiliki istri, karena untuk poligami prosedurnya dianggap terlalu memberatkan. Sebaliknya bagi kaum wanita perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, di satu pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak.
Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat tidak diperolehnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara meskipun perkawinan dipandang sah karena dilakukan sesuai ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya. Tatkala salah satu pihak yang terikat perkawinan melakukan tindakan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan mengajukan gugatan karena ketiadaan akta autentik untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan.
Masalah krusial lain dalam hukum keluarga adalah status hak keperdataan anak luar kawin yang menurut undang-undang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Aturan ini dirasa tidak adil bagi kepentingan anak. Sebab seorang anak yang tidak berbuat dosa harus menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya, padahal pria yang menyebabkan kelahiran anak tersebut terbebas dari kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik dan memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan orang tua kepada anak.

Read More