Multitafsir Penentuan Arah Kiblat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meralat fatwa bahwa arah kiblat tidak ke arah barat, namun ke arah barat laut. MUI mengimbau para pengurus masjid di seluruh Indonesia untuk menera ulang arah kiblat mulai Rabu-Sabtu, 14-18 Juli pukul 16.27 WIB (sebelumnya tertulis Jumat 17 Juli pukul 16.28 WIB). “Daerah mana pun yang mampu menerima sinar Matahari pada jam itu, kita bisa sederhana menera arah kiblat. Arah lawan bayangan itulah arah kiblat berada, karena jam itu posisi Matahari tepat berada di atas Ka’bah,” ujar Sekretaris MUI, Kamis (15/7/2010).

Posisi Matahari pada jam itu atau pukul 12.27 waktu Arab Saudi yang tepat berada di atas Ka’bah berlaku di seluruh dunia. Jika pada bagian Indonesia tengah dan timur pada waktu itu masih bisa menerima Matahari, maka masjid-masjid di daerah itu bisa melakukan tera ulang dengan toleransi kurang lebih 5 menit. “Tepatnya 16 Juli dengan waktu toleransi H-2 sampai H+2 juga masih akurat. Toleransi waktu plus minus 5 menit masih akurat,”. Dengan ini MUI pun mengimbau para pengurus masjid di Indonesia untuk melakukan tera ulang arah kiblat dengan memanfaatkan momentum ini. Momentum pertama untuk menera ulang Ka’bah terjadi pada 28 Mei 2010 lalu pukul 16.18 WIB. Dalam ilmu falak (astronomi) hari itu disebut denganyaum rashdil qiblah (hari untuk mencocokkan arah kiblat).

“Secara otomatis konsekuensi tentang kiblat kita minta kepada masyarakat muslim pengurus masjid menera ulang melalukan ijtihad sederhana menentukan arah kiblat. Yang paling penting seandainya arah masjid kurang pas, tidak serta merta membongkar masjid, tinggal geser saja sajadahnya,” ungkap doktor hukum Islam ini

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sopar RA, menyebutkan bahwa fatwa MUI nomor 3 tahun 2010 tentang Arah Kiblat Masjid di Indonesia ternyata keliru. “Setelah melalui kajian dengan beberapa pakar ilmu falak dan astronomi, arah yang ditentukan MUI justru menghadap ke Afrika, Somalia Selatan, Kenya, dan Tanzania,” ucap Sopar dalam Seminar Arah Kiblat dan Penentuan Waktu Shalat di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang pada Selasa kemarin.

Menurut Sopar, MUI sudah merevisi fatwa itu. Tapi, belum disebar ke masyarakat karena masih berupa draft. Dalam waktu dekat, setelah ditandatangani ketua, revisi fatwa itu akan segera disebarkan ke masyarakat. Sopar juga menambahkan, melencengnya arah kiblat tidak dipengaruhi oleh pergeseran lempeng bumi akibat gempa. Alasanya, rentang pergeseran antara Indonesia dengan titik kiblat itu sebesar 140 sentimeter. Jika pergeseran hanya 7 sentimeter itu tidak ada artinya. “Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa bergeser sesuai rentang itu,” jelas Sopar.

Sebelumnya, pada tanggal 22 Maret 2010, MUI melangsungkan jumpa pers soal Fatwa MUI nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat. Ada tiga diktum dalam fatwa tersebut:

  • (1) Kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat ka’bah adalah menghadap ke bangunan Ka’bah (ainul ka’bah).
  • (2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah arah Ka’bah (jihat al-Ka’bah).
  • (3). Letak georafis Indonesia yang berada di bagian timur Ka’bah/Mekkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

Diktum ketiga itulah yang mengalami koreksi. Secara geografis, letak Indonesia tidak persis berada di sebelah timur Makkah. Arah kiblat masjid yang benar adalah menghadap ke barat laut dengan kemiringan yang bervariasi, sesuai dengan letak geografis. Jadi, bukan ke arah barat seperti yang disebutkan dalam diktum fatwa tersebut.

MUI telah meralat fatwanya tentang arah kiblat salat yang menghadap barat, direvisi menjadi barat laut. Kiblat ke barat ternyata menimbulkan multitafsir di masyarakat. “Setelah fatwa (kiblat ke arah barat) keluar ternyata banyak respon dari masyarakat. Mereka menafsirkan kalau kiblat kita barat (budaya barat),” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Ma’ruf Amin saat berbincang dengan detikcom, Rabu (14/7/2010). MUI pun lantas berusaha untuk mengoreksi fatwa No 3 Tahun 2010 tentang kiblat yang diterbitkan Tanggal 22 Maret 2010 lalu.”Dan setelah dicek lagi, Indonesia itu letaknya tidak di timur pas Ka’bah tapi agak ke selatan (tenggara). Jadi arah kiblat kita juga tidak barat pas, tapi agak miring ke barat laut,” terangnya. Terkait salahnya arah kiblat salat tersebut, MUI merekomendasikan agar setiap Masjid dan Mushollah agar menyesuaikan arah kiblat yakni menghadap barat laut. “Harus ditata kembali bagi masjid yang arahnya tidak sesuai, dan tiap-tiap wilayah agar presisi masing-masing daerah disesuaikan dengan arah Ka’bah,” tandasnya.(Sumber : Koran Anak Indonesia)

Read More

Persamaan & Perbedaan Empat Mazhab Fiqh Mengenai Wali Dalam Pernikahan

Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap pernikahan, baik untuk gadis ataupun janda, baik dewasa ataupun belum dewasa. Berbeda dengan ketiga mazhab tersebut, Hambaliyah berpandangan bahwa keharusan adanya wali hanya untuk gadis yang belum dewasa dan yang dewasa tetapi gila. Sementara bagi yang dewasa dan berakal sehat baik gadis maupun janda, mereka mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri kepada orang yang dikehendaki.

Syafi’iyah dan Hambaliyah sepakat bahwa wali mujbir itu Bapak dan Kakek. Berbeda dengan Malikiyah, wali mujbir itu hanya bapak saja, Malikiyah dan Hambaliyah sepakat bahwa penerima wasiat bapak berhak menikahkan seperti hak ijbar-nya bapak. Syafi’iyah tidak menjelaskan adanya wali dari penerima wasiat bapak. Hambaliyah menambahkan bahwa wali hakim pun mempunyai hak ijbar.

Syafi’iyah dan Hambaliyah sepakat bahwa wali ghairu mujbir itu bapak dan kakek. Berbeda dengan Malikiyah, yang paling hak wali ghairu mujbir adalah anak laki-laki. Begitu pula, berbeda dengan Hanafiyah bahwa wali ghairu mujbir adalah anak laki-laki saja.

Syafi’iyah, Hambaliyah dan Hanafiyah sepakat bahwa wali ab’ad dan wali hakim tidak boleh menikahkan ketika ada wali aqrab. Berbeda dengan Malikiyah, bahwa urutan antara wali-wali nikah itu Sunnah. Siapa saja boleh menikahkan baik yang aqrab, ab’ad, hakim dan wali-wali dalam kategori wali ghairu mujbir. Sementara wali mujbir tetap harus didahulukan. Syafi’iyah, Hambaliyah, dan Malikiyah sepakat bahwa harus laki-laki, tidak sah wali perempuan. Hanafiyah berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. Malikiyah juga mensyaratkan pula bahwa wali perempuan boleh kalau ia mendapat wasiat dari bapak, atau seorang hakim dan perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Semua mazhab sepakat bahwa wali nikah bisa diwakilkan atau diganti. Mazhab Syafi’iyah, Hambaliyah dan Malikiyah sepakat mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadis dari Aisyah, sementara Hanafiyah menolak dasar tersebut karena terdapat kedhoifan hadis tersebut dan konteks ayat 232 surat Al-Baqarah tidak menunjukkan keharusan wali.

Read More

Nikah Mut’ah

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a, bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut’ah pada perang Khaibar dan melarang memakan daging keledai peliharaan, (HR Bukhari [4216] dan Muslim [1407]).

Diriwayatkan dari ar-Rabi’ bin Sabrah al-Juhani, dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut’ah. Rasululalh saw. bersabda, “Ketahuilah sesungguhnya nikah mut’ah itu haram mulai sekarang sampai hari kiamat. Barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (yakni) upah maka janganlah ia mengambilnya kembali,”

(HR Muslim [1406]).

Kandungan Bab:

  1. Pengharaman nikah mut’ah sampai hari kiamat. Pembolehan yang diberikan kepada mereka telah dihapus berdasarkan kesepakatan ahli ilmu dari kalangan ahlus sunnah wal jama’ah.
  2. Fatwa Abdullah bin Abbas r.a. yang membolehkannya maka beliau telah meralatnya. Telah diriwayatkan secara shahih, bahwa beliau telah meninjau ulang pendapat tersebut dan telah shahih pula bahwa kemudian beliau melarangnya.
  3. Nikah mut’ah adalah menikahi seorang wanita dengan mahar (upah) sedikit maupun banyak sampai batas waktu tertentu.
  4. Kaum Rafidhah Syi’ah membolehkan nikah mut’ah dan menjadikannya sebagai dasar agama mereka.
    1. Mereka jadikan sebagai rukun iman, mereka menyebutkan bahwa Ja’far ash-Shadiq mengatakan, “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengimani adanya ruj’ah dan tidak menghalalkan nikah mut’ah,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (IV/438).
    2. Mereka beranggapan bahwa nikah mut’ah merupakan pengganti dari minuman yang memabukkan. Merek meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim dari Abu Ja’far bahwa ia berkata, “Sesungguhnya Allah telah menyayangi kamu dengan menjadikan nikah mut’ah sebagai pengganti bagi kamu dari minuman keras,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (IV/438).
    3. Mereka tidak hanya membolehkan saja, bahkan mereka menjatuhkan ancaman yang sangat keras bagi yang meninggalkannya. Mereka berkata, “Barangsiapa yang meninggal dunia sedang ia belum melakukan nikah mut’ah maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan terpotong hidungnya,” (Manhajus Shaadiqin, Fathullah al-Kasyaani, hal. 356).
    4. Dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pelakunya sehinga mereka berkeyakinan bahwa barangsiapa yang melakukan nikah mut’ah empat kali maka derajatnya seperti Rasulullah. Lalu mereka menisbatkan kedustaan itu kepada Rasulullah saw. Mereka menyebutkan riwayat palsu, “Barangsiapa melakukan nikah mut’ah sekali maka derajatnya seperti derajat Husein. Barangsiapa melakukan nikah mut’ah dua kali maka derajatnya seperti derajat al-Hasan. Barangsiapa melakukan nikah mut’ah tiga kali maka derajatnya seperti derajat Ali. Dan barangsiapa melakukan nikah mut’ah empat kali maka derajatnya seperti derajatku,” (Manhajus Shaadiqin, Fathullah al-Kasyaani, hal. 356).
    5. Menurut mereka boleh nikah mut’ah dengan gadis perawan tanpa harus minta izin kepada walinya. Diriwayatkan dari Ziyab bin Abi Halal ia berkata, “Aku mendengar Abu Abdillah berkata, ‘Boleh mut’ah dengan gadis selama tidak menyetubuhinya supaya tidak menimpakan aib atas keluarganya’,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (XIV/457).
    6. Tidak ada agama yang membolehkan menikahi wanita yang sudah bersuami kecuali ajaran madzak yang menganut paham sek bebas, akan tetapi agama Syi’ah juga membolehkannya.Diriwayatkan dari Yunus bin Abdurrahman, dari ar-Ridha, bahwa aku bertanya kepadanya, “Bolehkan seorang wanita yang melakukan nikah mut’ah lalu selesai masa mut’ahnya lalu ia menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya?”

      Ia menjawab, “Tidak mengapa (boleh saja) sesungguhnya yang manggung dosanya si wanita itu,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (XIV/456).

      Diriwayatkan dari Fadhl Maula Muhammad bin Rasyid, dari Abu Abdillah bahwasanya aku bertanya kepadanya, “Sesungguhnya aku telah nikah mut’ah dengan seorang wanita. Lalu terbesit dalam hatiku, jangan-jangan ia telah bersuami. Aku menyelidikinya dan ternyata memang benar ia telah bersuami” Ia menjawab, “Untuk apa engkau menyelidikinya?” (lihat Wasaa’il Syi’ah (XIV/457).

    7. Mereka juga membolehkan nikah mut’ah dengan wanita pezina dan pelacur.Diriwayatkan dari Ishaq bin Jarir ia berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdillah, “Di tempat kami di Kufah ada seorang wanita yang dikenal asusila, bolehkah kami menikah dengannya?” ia menjawab, “Apakah tandanya sudah diangkat?” “Belum, andaikata tandanya sudah diangkat niscaya sulthan akan mengambilnya!” jawabku. Beliau menjawab, “Ya, nikah mut’ahlah dengannya.”

      Kemudian ia membisikkan sesuatu kepada salah seorang budaknya. Setelah itu aku bertemu dengan budaknya itu dan kutanyakan kepadanya, “Apakah yang beliau bisikkan kepadamu?” Budak itu berkata, “Sesungguhnya ia berkata kepadaku, ‘Sekiranya tandanya sudah diangkat, maka ia boleh menikahinya. Karena sesungguhnya ia mengeluarkan wanita itu dari yang haram kepada yang halal,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (XIV/455).

      Diriwayatkan dari al-Hasan bin Zharif, ia berkata, aku menulis surat kepada Abu Muhammad, “Aku telah meninggalkan nikah mut’ah selama tiga puluh tahun kemudian bangkit lagi gairahku untuk melakukannya. Ada seorang wanita yang di kampungku yang menurut kabarnya sangat cantik. Lalu hatiku tertarik kepadanya. Namun wanita itu seorang pelacur yang menerima laki-laki hidung belang. Maka aku pun membencinya. Kemudian aku katakan, “Para imam mengatakan nikah mut’ahlah dengan wanita asusila karena berarti engkau akan mengeluarkannya dari yang haram kepada yang halal.”

      Aku menulis surat kepada Abu Muhammad untuk meminta pertimbangan kepadanya dalam masalah mut’ah ini, aku bertanya, “Bolehkan aku mut’ah setelah tahun-tahun ini?” ia menulis surat jawaban, “Sesungguhnya engkau sedang menghidupkan sunnah dan mematikan bid’ah. Engkau boleh melakukannya,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (XIV/455).

    8. Bahkan mereka membolehkan pinjam meminjam kemaluan wanita, wal iyadz billah. Hal ini disebutkan dalam buku-buku pegangan mereka, diantaranya adalah yang diriwayatkan al-Hasan al-Athar, ia berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang pinjam meminjam kemaluan wanita”, ia menjawab, “Tidak mengapa, boleh saja.” Aku bertanya lagi, “Bagaimana kalau hamil dan melahirkan anak?” Ia bertanya, “Anak itu menjadi milik si peminjam kecuali bila ada perjanjian sebelumnya,” (lihat Wasaa’il Syi’ah (VII/540).

Demikianlan praktek nikah mut’ah yang dianut kaum Syi’ah yang identik dengan kerusakan moral dan sex bebas di bawah naungan nikah mut’ah yang secara dzalim dan penuh kebohongan ditutupi dengan baju agama.

Sebenarnya aku tidak ingin memuat riwayat-riwayat dari keluarga nabi yang disucikan ALlah dari najis dan kotoran kaum Rafidhah, kalau bukan karena sikap yang menyayat-nyayat hati dan sebagian ahlus sunnah yang menyatakan bahwa Syi’ah sama seperti empat madzhab dikalangan ahlus sunnah dan bahwasanya ada titik-titik perbedaan yang dapat dihilangkan, seperti nikah mut’ah ini.”

Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 3/26-29.

Read More

Metode Penetapan Fatwa di MUI

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (an-nushush as-syari’iyah) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana ungkapan para ulama:

“Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya  nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti”.

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut.

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (manhaj) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (li al-hajah), atau karena adanya kemaslahatan (li al-mashlahah), atau karena intisari ajaran agama (li maqashid as-syari’ah), dengan tanpa berpegang pada nushus syar’iyah, termasuk kelompok yang kebablasan (ifrathi).

Sebaliknya, kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (an-nushus as-syar’iyah) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan (al-mashlahah) dan intisari ajaran agama (maqashid as-syari’ah), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah (tafrithi).

Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (manhaj) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash Qath’i, Pendekatan Qauli dan Pendekatan Manhaji.

Pendekatan Nash Qoth’i dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur’an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur’an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur’an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan Qauli dan Manhaji.

Pendekatan Qauli adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah). Pendekatan Qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah) dan hanya terdapat satu pendapat (qaul), kecuali jika pendapat (qaul) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (ta’assur atau ta’adzdzur al-‘amal atau shu’ubah al-‘amal) , atau karena alasan hukumnya (‘illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (i’adatun nazhar), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk didijadikan pedoman.

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh nash qoth’i dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji.

Pendekatan Manhaji adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (al-qowaid al-ushuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (ijtihad jama’i), dengan menggunakan metoda : mempertemukan pendapat yang berbeda (al-Jam’u wat taufiq), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (tarjihi), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (ilhaqi) dan istinbathi.

Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode al-Jam’u wa al-Taufiq.

Jika usaha al-Jam’u wa al-Taufiq tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode tarjihi (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (muqaran al-madzahib) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan.

Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (qaul) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (qaul) yang rajih (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (qaul) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (al-kutub al-mu’tabarah) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode ilhaqi, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam al-kutub al-mu’tabarah.

Sedangkan metode Istinbathi dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode ilhaqi karena tidak ada padanan pendapat (mulhaq bih) dalam al-kutub al-mu’tabarah. Metode istinbathi dilakukan dengan memberlakukan metode qiyasi, istishlahi, istihsani dan sadd al-dzari’ah.

Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (mashalih ‘ammah) dan intisari ajaran agama (maqashid al-syari’ah). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya. (Sumber : Drs. H. Sholahudin al Aiyub, M.Sc)

Read More

Cara Islam Menanggulangi Mafia Hukum

Sebagai sebuah sistem hidup yang paripurna, yang berasal dari sang Pencipta yang Mahaseperuna, Allah ‘Azza wa Jalla, Islam memiliki sejumlah cara yang sangat gamblang untuk menanggulangi berbagai masalah manusia, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya kasus korupsi, suap-menyuap dan maraknya mafia peradilan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem penggajian yang layak.

Sebagai manusia biasa, para pejabat/birokrat tentu memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Untuk itu, agar bisa bekerja dengan tenang dan tak tergoda untuk berbuat curang, mereka harus diberi gaji dan fasilitas yang layak. Rasul saw. bersabda:

«مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلاً، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أَوْ خَادِمًا فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ مَسْكَنًا فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَنًا، أَوْ دَابَّةً فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً، فَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ، أَوْ سَارِقٌ»

Siapa yang bekerja untukku dalam keadaan tidak beristri, hendaklah menikah; atau tidak memiliki pelayan, hendaklah mengambil pelayan; atau tidak mempunyai rumah, hendaklah mengambil rumah; atau tidak mempunyai tunggangan (kendaraan), hendaknya mengambil kendaraan. Siapa saja yang mengambil selain itu, dia curang atau pencuri! (HR Abu Dawud).

2. Larangan suap dan menerima hadiah.

Tentang suap, Rasulullah saw. bersabda:

Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap (HR Abu Dawud).

Tentang larangan menerima hadiah, Rasul saw. juga bersabda:

« مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ »

Tidak pantas seorang petugas yang kami utus datang dan berkata, “Ini untuk Anda, sementara ini adalah hadiah yang diberikan untuk saya.” Mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah bapak dan ibunya, lalu memperhatikan, apakah ia akan mendapatkan hadiah atau tidak?! (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Dawud).

3. Penghitungan kekayaan pejabat.

Agar tidak berbuat curang, Khalifah Umar ra. selalu menghitung kekayaan para pejabatnya di awal dan di akhir jabatannya. Jika terdapat kenaikan tidak wajar, Khalifah Umar ra. akan memaksa mereka untuk menyerahkan kelebihan itu kepada negara (Lihat: Thabaqât Ibn Sa’ad, Târîkh al-Khulafâ’ as-Suyuthi).

4. Teladan dari pemimpin.

Dengan keteladan pemimpin, tindakan atas penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Penyidikan dan penindakan juga tidak sulit dilakukan. Khalifah Umar ra., misalnya, pernah menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar ra. Pasalnya, unta tersebut kedapatan ada bersama beberapa unta lain yang digembalakan di padang rumput milik negara. Khalifah Umar ra. menilai hal tersebut sebagai penyalahgunaan fasilitas negara.

5. Hukuman setimpal.

Pada galibnya orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai zawâjir (pencegah). Dengan hukuman setimpal atas koruptor, misalnya, pejabat akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Dalam hukum Islam, korupsi merupakan kejahatan yang pelakunya wajib dikenai hukuman ta’zîr. Bentuknya bisa berupa hukuman tasyhîr (dipermalukan di depan umum), hukuman kurungan, dll; tentu disertai dengan penyitaan hasil korupsi oleh negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, pernah menetapkan sanksi hukuman cambuk dan penahanan dalam waktu lama terhadap koruptor (Ibn Abi Syaibah, Mushannaf Ibn Abi Syaibah, V/528; Mushannaf Abd ar-Razaq, X/209). Adapun Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Pernah menyita seluruh harta pejabatnya yang dicurigai sebagai hasil korupsi.

6. Pengawasan masyarakat.

Masyarakat jelas turut berperan dalam menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Jika di dalam masyarakat tumbuh budaya anti korupsi, insya Allah masyarakat akan berperan efektif dalam mengawasi setiap tindakan para birokrat sehingga korupsi bisa dicegah.

7. Pengendalian diri dengan iman yang teguh.

Korupsi atau tidak, pada akhirnya memang berpulang pada kekuatan iman dan kontrol diri para birokrat itu sendiri. Dengan iman yang teguh, ia akan merasa selalu diawasi Allah SWT dan selalu takut untuk melakukan penyelewengan yang akan membawanya pada azab neraka.

Wahai kaum Muslim:

Semua langkah dan cara di atas memang hanya mungkin diterapkan dalam sistem Islam, mustahil bisa dilaksanakan dalam sistem sekuler. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan sistem Islam dalam wujud tegaknya syariah Islam secara total dalam negara (yakni Khilafah Islam) tidak boleh berhenti. Selain karena ia merupakan kewajiban dari Allah SWT atas umat Islam, juga karena hanya syariah Islamlah—yang diterapkan dalam institusi Khilafah—yang menjadi sumber kemaslahatan dan rahmat bagi kaum Muslim, bahkan bagi umat manusia seluruhnya. Allah SWT berfirman:

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ]

Tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (QS al-Anbiya’ ]21]: 107).

Sebagai sebuah sistem hidup yang paripurna, yang berasal dari sang Pencipta yang Mahaseperuna, Allah ‘Azza wa Jalla, Islam memiliki sejumlah cara yang sangat gamblang untuk menanggulangi berbagai masalah manusia, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya kasus korupsi, suap-menyuap dan maraknya mafia peradilan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem penggajian yang layak.

Sebagai manusia biasa, para pejabat/birokrat tentu memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Untuk itu, agar bisa bekerja dengan tenang dan tak tergoda untuk berbuat curang, mereka harus diberi gaji dan fasilitas yang layak. Rasul saw. bersabda:

«مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلاً، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أَوْ خَادِمًا فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ مَسْكَنًا فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَنًا، أَوْ دَابَّةً فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً، فَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ، أَوْ سَارِقٌ»

Siapa yang bekerja untukku dalam keadaan tidak beristri, hendaklah menikah; atau tidak memiliki pelayan, hendaklah mengambil pelayan; atau tidak mempunyai rumah, hendaklah mengambil rumah; atau tidak mempunyai tunggangan (kendaraan), hendaknya mengambil kendaraan. Siapa saja yang mengambil selain itu, dia curang atau pencuri! (HR Abu Dawud).

2. Larangan suap dan menerima hadiah.

Tentang suap, Rasulullah saw. bersabda:

Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap (HR Abu Dawud).

Tentang larangan menerima hadiah, Rasul saw. juga bersabda:

« مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ »

Tidak pantas seorang petugas yang kami utus datang dan berkata, “Ini untuk Anda, sementara ini adalah hadiah yang diberikan untuk saya.” Mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah bapak dan ibunya, lalu memperhatikan, apakah ia akan mendapatkan hadiah atau tidak?! (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Dawud).

3. Penghitungan kekayaan pejabat.

Agar tidak berbuat curang, Khalifah Umar ra. selalu menghitung kekayaan para pejabatnya di awal dan di akhir jabatannya. Jika terdapat kenaikan tidak wajar, Khalifah Umar ra. akan memaksa mereka untuk menyerahkan kelebihan itu kepada negara (Lihat: Thabaqât Ibn Sa’ad, Târîkh al-Khulafâ’ as-Suyuthi).

4. Teladan dari pemimpin.

Dengan keteladan pemimpin, tindakan atas penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Penyidikan dan penindakan juga tidak sulit dilakukan. Khalifah Umar ra., misalnya, pernah menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar ra. Pasalnya, unta tersebut kedapatan ada bersama beberapa unta lain yang digembalakan di padang rumput milik negara. Khalifah Umar ra. menilai hal tersebut sebagai penyalahgunaan fasilitas negara.

5. Hukuman setimpal.

Pada galibnya orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai zawâjir (pencegah). Dengan hukuman setimpal atas koruptor, misalnya, pejabat akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Dalam hukum Islam, korupsi merupakan kejahatan yang pelakunya wajib dikenai hukuman ta’zîr. Bentuknya bisa berupa hukuman tasyhîr (dipermalukan di depan umum), hukuman kurungan, dll; tentu disertai dengan penyitaan hasil korupsi oleh negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, pernah menetapkan sanksi hukuman cambuk dan penahanan dalam waktu lama terhadap koruptor (Ibn Abi Syaibah, Mushannaf Ibn Abi Syaibah, V/528; Mushannaf Abd ar-Razaq, X/209). Adapun Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Pernah menyita seluruh harta pejabatnya yang dicurigai sebagai hasil korupsi.

6. Pengawasan masyarakat.

Masyarakat jelas turut berperan dalam menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Jika di dalam masyarakat tumbuh budaya anti korupsi, insya Allah masyarakat akan berperan efektif dalam mengawasi setiap tindakan para birokrat sehingga korupsi bisa dicegah.

7. Pengendalian diri dengan iman yang teguh.

Korupsi atau tidak, pada akhirnya memang berpulang pada kekuatan iman dan kontrol diri para birokrat itu sendiri. Dengan iman yang teguh, ia akan merasa selalu diawasi Allah SWT dan selalu takut untuk melakukan penyelewengan yang akan membawanya pada azab neraka.

Wahai kaum Muslim:

Semua langkah dan cara di atas memang hanya mungkin diterapkan dalam sistem Islam, mustahil bisa dilaksanakan dalam sistem sekular yang bobrok ini. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan sistem Islam dalam wujud tegaknya syariah Islam secara total dalam negara (yakni Khilafah Islam) tidak boleh berhenti. Selain karena ia merupakan kewajiban dari Allah SWT atas umat Islam, juga karena hanya syariah Islamlah—yang diterapkan dalam institusi Khilafah—yang menjadi sumber kemaslahatan dan rahmat bagi kaum Muslim, bahkan bagi umat manusia seluruhnya. Allah SWT berfirman:

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ]

Tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (QS al-Anbiya’ ]21]: 107).

Read More