stihsa

Hukum Islam Didalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (1)

Tinggalkan Komentar / Uncategorized / Oleh

Hukum Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib yang telah ditetapkan atau dimasukkan dalam kurikulum program ilmu hukum dengan beberapa alasan dan pertimbangan rasional. Alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut ; Karena Alasan Sejarah Sejak Islam masuk ke Indonesia dan dianut sebagai agama dengan melalui jalur perdagangan dan atau perkawinan, maka secara sadar atau …

Hukum Islam Didalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (1) Selengkapnya »

Delik Kejahatan & Pelanggaran dalam KUHP

2 Komentar / Artikel, Materi Kuliah S1, Materi Umum / Oleh

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan …

Delik Kejahatan & Pelanggaran dalam KUHP Selengkapnya »

Pemberian Grasi dalam Hukum Pidana (1)

1 Komentar / Artikel, Hukum Pidana, Materi Kuliah S1, Materi Umum / Oleh

Undang- undang tidak mengatur secara eksplisit yang merinci mengenai alasan dari pemberian grasi. Jan Remmelink mengemukakan alasan-alasan pemberian grasi sebagai berikut: Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti terpidana    menghadapi suatu keadaan khusus yang sangat tidak menguntungkan baginya. Misalnya terpidana menderita penyakit tidak tersembuhkan atau keluarganya terancam akan tercerai berai; Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti, …

Pemberian Grasi dalam Hukum Pidana (1) Selengkapnya »

Akibat Hukum Secara Perdata Anak yang Lahir Luar Kawin (Sebelum Putusan MK)

Tinggalkan Komentar / Artikel, Hukum Keluarga & Waris Islam, Hukum Tata Negara, Materi Kuliah S1, Materi Umum / Oleh

Mengenai masalah kewarisan bagi anak luar kawin, hukum di Indonesia memberikan solusi agar anak yang lahir luar kawin dapat memperoleh bagian warisan dari ayahnya, yaitu dengan cara diakuinya anak tersebut oleh ayahnya. Namun pengakuan anak luar kawin ini hanya diperuntukkan bagi golongan keturunan Tionghoa yang diatur dalam K.U.H.Perdata.  Dalam K.U.H.Perdata hak waris anak yang lahir …

Akibat Hukum Secara Perdata Anak yang Lahir Luar Kawin (Sebelum Putusan MK) Selengkapnya »

Delik Murni, Delik Aduan, Delik Selesai & Berlanjut

Tinggalkan Komentar / Artikel, Materi Kuliah S1, Materi Umum / Oleh

Delik Murni Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segara bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 180 KUHAP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan. Delik Aduan Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang …

Delik Murni, Delik Aduan, Delik Selesai & Berlanjut Selengkapnya »

Akibat Hukum Secara Perdata Anak yang Lahir Luar Kawin Pasca Putusan MK

Tinggalkan Komentar / Artikel, Hukum Keluarga & Waris Islam, Hukum Tata Negara, Materi Kuliah S1, Materi Umum / Oleh

Tujuan dari MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Penting untuk dicatat bahwa putusan MK No. …

Akibat Hukum Secara Perdata Anak yang Lahir Luar Kawin Pasca Putusan MK Selengkapnya »

Pemberian Grasi dalam Hukum Pidana (2)

1 Komentar / Artikel, Hukum Pidana, Materi Kuliah S1, Materi Umum / Oleh

Grasi dalam hukum pidana, tidak hanya mengenai ampunan   atau pengurangan hukuman terhadap putusan hakim saja. Kita perlu melihat grasi dari sisi lainnya, untuk mengetahui mengenai eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana. Sisi-sisi lain tersebut, yakni grasi sebagai hak warga negara, grasi mengatasi keterbatasan hukum (recovery system), grasi sebagai dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana, dan …

Pemberian Grasi dalam Hukum Pidana (2) Selengkapnya »

Dasar Hukum Overmacht (Keadaan Memaksa)

Tinggalkan Komentar / Artikel, Materi Kuliah S1, Materi Umum / Oleh

Istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu force majeure, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan overmacht. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannnya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. keadaan memaksa …

Dasar Hukum Overmacht (Keadaan Memaksa) Selengkapnya »

Scroll to Top